Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegawai BUMN Diduga Donatur Teroris, Rini Soemarno Mengaku Belum Tahu

Kompas.com - 16/05/2018, 15:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku belum mengetahui ada karyawan BUMN yang diduga oleh kepolisian menjadi donatur kegiatan terorisme.

"Wah, saya belum tahu itu, terus terang. Saya belum mendapat laporannya," ujar Rini ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Meski demikian, Rini mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.

"Saya ingin itu diproseslah," lanjut dia.

Baca juga: Seorang Karyawan BUMN Disebut Jadi Pemodal Terduga Teroris

Di internal sendiri, Rini belum bisa berkomentar banyak lantaran ia belum mendapat laporan lengkap mengenai hal pitu.

Namun, apabila proses di Polri menunjukkan yang bersangkutan benar-benar menjadi penyandang dana kegiatan teorisme, Rini memastikan, akan ada sanksi bagi pegawai tersebut.

"Kita benar-benar pelajari dan memang itu satu hal yang melanggar hukum. Pasti akan ada tindakan tegas," ujar Rini.

Baca juga: Polisi: Tidak Ada Baku Tembak dalam Penangkapan Terduga Teroris di Tangerang

Saat ditanya apa sanksi yang kemungkinan dikenakan bagi pegawai BUMN apabila dia terbukti menjadi donatur kegiatan terorisme, Rini menjawab, "lihat saja nanti."

Diberitakan, seorang karyawan PLN diduga kuat menjadi pemodal dua terduga teroris berinisial AA (39) dan HK (38).

AA dan HK adalah dua dari tujuh terduga teroris asal Sumatera Selatan yang berencana menyerang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Baca juga: 2 Lokasi Penangkapan Teroris di Tangerang Berjarak 1 Km

Namun, keduanya ditangkap terlebih dahulu oleh Densus 88 Antiteror, Selasa (15/5/2018) kemarin. Sementara sisanya masih dalam tahap pengembangan.

Informasi mengenai ada karyawan PLN yang menjadi donatur diungkapkan AA dan HK sendiri.

"Mereka mengakunya dimodali orang yang bekerja di BUMN untuk menyerang Mako Brimob. Tapi masih kami telusuri," ujar Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Selasa.

Kompas TV Pemerintah harus teliti terhadap WNI yang pernah ke Suriah.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com