Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Minta Perhatian Lebih dalam Atasi Sumber Ajaran Radikal

Kompas.com - 16/05/2018, 04:12 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah berupaya lebih keras dalam penanggulangan terorisme dari sektor hulu.

Adapun, sektor hulu yang dimaksud adalah sumber yang menyebarkan paham-paham radikal, yang menjadi pangkal aksi terorisme tersebut.

"Terhadap (sumber) ajaran-ajaran yang bertentangan itu, juga harus dilakukan pendekatan secara damai, bersilaturahmi, karena kita sesama Muslim," kata Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dialog-dialog tersebut dianggap perlu untuk dilakukan, untuk mengubah paham-paham Islam keras atau radikal, sehingga sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin.

"Itu yang perlu diintensifkan, dan itu tidak ada dari negara," ucap Masduki.

Baca juga: MUI Ajak Masyarakat Nyatakan Perang Melawan Terorisme

MUI menganggap, persoalan terorisme di Tanah Air tak bisa diselesaikan hanya dengan pencegahan di sektor hilir. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini.

"Jadi dana APBN bermiliar-miliar, bertriliun-triliun digunakan di sektor hilir, untuk menangkap dan segala macam itu," kata Masduki.

Menurut MUI, perlu keterlibatan organisasi kemasyaratakan (ormas) Islam yang ada seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama untuk menangani persoalan terorisme di dalam negeri.

"Bagaimana kita melakukan dialog-dialog yang intensif, tidak ada dananya itu. Dana semua ke hilir. Selama kita sibuk di hilir, tapi di sumbernya tidak ada kebijakan yang memihak di sektor hulu, ya berat," kata dia.

MUI pun telah berulang kali menyampaikan keinginannya tersebut ke pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada respons positif dari pemerintah.

"Sudah berulang kali kita mengajak pemerintah agar ada pendanaan di sektor hulu. Karena dengan cara seperti itu, kita bisa menyadarkan bersama-sama," kata dia.

"Politik anggaran di APBN di sektor hulu, terkait bagaimana mengendalikan terorisme itu, harus diberikan pemihakan," ucap Masduki.

Kompas TV 6 anggota polisi tewas dari 2 peristiwa yang terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Upaya deradikalisasi pun kini menjadi sorotan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com