Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Soroti Peran Institusi Pendidikan Tangkal Radikalisme

Kompas.com - 16/05/2018, 00:09 WIB
Reza Jurnaliston,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyatakan, institusi pendidikan memiliki peran penting dalam upaya deradikalisasi.

Sebab, menurut dia, indoktrinasi paham radikalisme sering terjadi di institusi sekolah termasuk saat ini.

"Kami harap dunia pendidikan mampu menangkal radikalisasi ini, (institusi sekolah) akan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, memperkuat cinta Tanah Air," ucap Retno di Gedung KPAI, Jakarta, Selasa (15/4/218).

Retno menjelaskan, saat ini yang sering terpapar radikalisme adalah sekolah negeri. Selain itu, kata Retno, paham radikalisme dan terorisme telah terinfiltrasi ke beberapa kampus.

"Beberapa kampus dimasuki paham-paham radikalisme. Bayangkan saja, bagaimana bangsa kita ketika generasi muda berpikir seperti ini (radikalisme dan ektremisme) tidak menghargai perbedaan, tidak memiliki nasionalisme. Ini kan bahaya, bisa kita perang saudara," kata dia.

Baca juga: Wapres Kalla Ajak Ulama se-Dunia Hentikan Ajaran Radikal

Retno mengatakan, ini menyebabkan guru menjadi garda depan dalam memberikan pemahaman yang benar kepada muridnya.

"Upaya inisiasi guru untuk memperbaiki ini adalah momentum sekolah dan kepekaan untuk mencegah paham-paham radikal, membenci pihak yang berbeda," ucapnya.

Mengenai radikalisme, kata Retno, sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Budi Pekerti. Akan tetapi, menurut Retno, permendikbud tersebut tidak membumi.

"Guru bingung bagaimana mengimplementasikan di lingkungan sekolah itu tidak bisa menjawab persoalan (radikalisme) ini," kata dia.

Retno menyarankan pelatihan kepada guru-guru tidak sebatas pedagogi kurikulum 2013, tetapi menyasar ke hal pendidikan karakter.

"Bagaimana guru ini dibangun mindset-nya untuk menghargai perbedaan kemajemukan, kebangsaan itu harus diisi lagi," tuturnya.

Kompas TV Kapolri memberikan keterangan persnya terhadap rangkaian teror di Surabaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com