Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rektor: Warga UI yang Terlibat Radikalisme Akan Ditindak

Kompas.com - 14/05/2018, 17:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis menegaskan, pihaknya menentang segala bentuk radikalisme dan terorisme, baik di dalam maupun di luar lingkungan civitas akademika.

Apabila ada unsur di lingkungan UI yang terbukti berbuat hal tersebut, rektorat akan mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan.

"UI menentang keras segala bentuk radikalisme dan terorisme, termasuk ujaran kebencian, baik di dalam atau luar kampus dan akan menindak tegas setiap warga UI yang melakukan tindakan provokasi yang mengarah pada radikalisme dan memecah belah bangsa," ujar Anis dalam keterangan persnya, Senin (14/5/2018).

Baca juga: Kapolri Berharap Polisi Bisa Menindak Mereka yang Kembali dari Suriah

UI, lanjut Anis, melihat bahwa teror dan kekerasan belakangan ini seolah mencabik-cabik komitmen Indonesia mengenai jaminan hak hidup dan kesejahteraan bagi setiap warga.

Selain itu, mengoyak pemberian perlindungan hukum bagi semua orang yang berada di NKRI.

"Teror dan kekerasan mencabut derajat kita sebagai bangsa yang beradab, berbudi luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal yang didasarkan pada nilai- nilai dasar agama dan Pancasila," lanjut Anis.

Segenap civitas akademika mengutuk keras kekejaman para teroris di Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Bersatu Melawan Terorisme

Namun, di sisi lain UI juga berterima kasih kepada Polri yang berhasil mengatasi kerusuhan secara tegas, tapi tetap manusiawi.

UI juga mengutuk serangan teroris di tiga gereja di Surabaya serta di Sidoarjo. Apalagi, pada serangan bom bunuh diri di Surabaya, para pelaku melibatkan anak-anak dalam aksinya.

"Kami mendukung Polri dan semua aparat penegak hukum sepenuhnya mengusut tuntas terorisme di Mako Brimob dan Surabaya pada khususnya hingga semua pelaku dan auktor intelektualis dapat segera ditangkap, dihukum karena sudah menganiaya dan berlaku keji serta merusak kedamaian NKRI," ujar Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com