Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-Rusuh Mako Brimob, Panglima TNI hingga Dirjen Lapas Datangi Wiranto

Kompas.com - 09/05/2018, 14:44 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa pejabat yang terkait dengan hukum dan keamanan menyambangi kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jakarta, Rabu (9/4/2018).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pejabat pertama yang datang ke Kantor Kemenko Polhukam yakni Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Kabareskrim yang mengenakan kemeja putih tiba di Kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 13.30 WIB.

Beberapa menit kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga datang. Usai turun dari mobil dinasnya, Panglima langsung bergegas masuk ke Kantor Kemenko Polhukam.

Baca juga: Kompolnas Minta Operasi Polri di Mako Brimob Utamakan Keselamatan Anggota

Sementara itu pejabat lain yang hadir adalah Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan. Tak ada kata yang terlontar sedikit pun dari dia.

Terlihat hadir pula ke Kantor Kemenko Polhukam yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Utami.

Belum diketahui pasti tujuan para pejabat tersebut datang ke Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Meski begitu, kedatangan para pejabat terkait hukum dan keamanan itu sehari setelah kerusuhan pecah di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (8/5/2018).

Kompas TV Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal menyatakan kondisi di Mako Brimob sudah bisa dikendalikan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com