Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penentuan Cawapres di Kubu Prabowo Dinilai Lebih Sengit daripada Jokowi

Kompas.com - 09/05/2018, 06:05 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai penentuan kursi calon wakil presiden di koalisi pendukung Presiden Joko Widodo tidak akan berlangsung dengan sengit.

Sebab, kata dia, parpol koalisi Jokowi mampu mendiskusikan hal tersebut secara proporsional.

Justru ia melihat persaingan sengit perebutan cawapres terjadi di koalisi pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi di jenggala Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016)KOMPAS.com/Nabilla tashandra Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi di jenggala Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016)

"Begini, kalau di dalam koalisi Jokowi, menurut saya tidak (sengit). Tapi di luar itu (koalisi pendukung Jokowi) yang ribut, di luar koalisi. Ribut dalam artian memang belum ketemu (kesepakatan), dan masing-masing mereka merasa paling pantes buat dipilih," ujar Kristiadi usai menghadiri diskusi di gedung DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Baca juga: Gerindra Klaim PAN Merapat ke Koalisi Prabowo

Dia mencontohkan, di lingkaran koalisi Gerindra, masing-masing pihak mengajukan siapa yang paling pantas untuk menjadi wakil pendamping Prabowo.

Sementara, di koalisi Jokowi, setiap parpol pendukung telah menyepakati bahwa cawapres akan dibahas bersama oleh semua partai pendukung.

"Dan saya kira platformnya sudah disetujui adalah tokoh muslim yang memiliki wibawa untuk bisa merangkul semua rakyat Indonesia, tidak membedakan suku agama dan ras dari Sabang sampai Merauke," kata dia.

Baca juga: Tim Pemenangan: Ada 13 Nama Siap Jadi Cawapres Prabowo

Ia juga memandang bahwa Jokowi tak memiliki ruang gerak yang luwes dalam menentukan pendampingnya sendirian.

Sebab, ruang gerak Jokowi akan ditentukan oleh sikap dan kesepakatan dari partai-partai pendukung.

Koalisi Jokowi, kata Kristiadi , menginginkan Jokowi berpasangan dengan calon yang sekiranya mampu mewakili masyarakat secara keseluruhan.

"Enggak bisa, keluwesan akan bergantung bagaimana ramuan dari partai pendukung untuk bisa ketemu dan kompromi. Tapi dia, tidak bisa menentukan secara mandiri sendiri, karena dia akan jadi presidennya orang banyak," kata dia.

Baca juga: Cak Imin: Teman-teman Saya Doanya Salah, Makanya Jadi Cawapres Terus

Di sisi lain, pendukung Jokowi juga berhak untuk mengusulkan siapapun yang akan dicalonkan.

Ia memperkirakan dengan kriteria yang sudah jelas, maka koalisi Jokowi akan lebih mudah menemukan calon pendamping yang layak.

"Tapi menurut saya kriteria sudah jelas, itu akan lebih mudah," kata dia.

Baca juga: Romi Mengaku Tak Akan Galau jika Tidak Dipilih Sebagai Cawapres oleh Jokowi

Saat ditanya akan potensi Muhaimin Iskandar, Kristiadi melihat Muhaimin berhak mencalonkan diri sebagai cawapres.

Namun demikian, ia mengingatkan pilihan akan diputuskan berdasarkan kesepakatan partai pendukung nanti.

Kompas TV Partai Gerindra mengapresiasi usulan PKS yang mengajukan 9 nama calon wakil presiden pendapamping Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com