Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Mahasiswa Jangan Bercita-cita Jadi Pegawai Negeri

Kompas.com - 02/05/2018, 21:27 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber ANTARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan para mahasiswa untuk tidak bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Itu, menurutnya, karena peluang untuk diterima sangat kecil mengingat perbandingan jumlah lulusan sarjana lebih besar daripada lowongan PNS.

"Jadi yang bisa menjadi pegawai negeri itu dari (lulusan) sarjana itu tidak lebih dari satu persen, sehingga 99 persen dari anda ini jangan berpikir menjadi pegawai negeri, karena tidak ada tempatnya lagi," kata Kalla di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Negeri Padang di Padang Sumatera Barat, Rabu (5/2/2018), sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Baca juga: KPK Ingatkan PNS Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

Kalla menjelaskan, saat ini, setiap tahunnya, pemerintah merekrut PNS sebanyak 50 ribu orang di seluruh Indonesia.

"Dari 50 ribu itu yang sarjana mungkin hanya 10 ribu per tahun. Sedangkan, sarjana yang dihasilkan semua universitas di Indonesia itu hampir sejuta per tahun," katanya.

Oleh karena itu, Wapres Kalla mendorong para mahasiswa untuk lebih meningkatkan kemampuan berusaha guna membuka lapangan kerja, daripada ramai-ramai mendaftar PNS.

Wapres menjelaskan lowongan untuk pegawai administrasi di pemerintahan saat ini sudah terlalu banyak, namun untuk tenaga pendidikan dan kesehatan masih dibutuhkan.

"Tahun depan, kita angkat guru lebih banyak. Guru tidak kami kurangi, pegawai negeri (dikurangi) karena sudah lebih banyak daripada yang dibutuhkan," jelasnya.

Baca juga: Anggota TNI, Polri, dan PNS Bisa Kredit Rumah Tanpa DP

Untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha sejak dini, Wapres mengatakan hal itu harus dibina sejak masih di bangku sekolah dan universitas.

Selain peran universitas, para pelaku usaha juga diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda.

"Baru pemerintah memfasilitasi, bisa melalui kredit murah, bisa juga (pemberian) ijin gampang. Tetapi di sini (kampus) harus dididik supaya berpengalaman," ujarnya.

Kompas TV Ada kabar menyenangkan bagi pegawai negeri sipil alias PNS pria.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com