Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpin Rapat soal Masalah Keraton Solo, Wiranto Pilih Tahan Bicara

Kompas.com - 02/05/2018, 20:45 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait dengan penyelesaian masalah di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Namun usai rapat, Wiranto tak banyak bicara kepada media. Ia mengatakan hal itu perlu dia lakukan agar proses penyelesaian masalah bisa dilakukan.

"Ya sesuatu yang belum diselesaikan jangan (dilempar) ke media sosial dulu nanti malah ganggu," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Baca juga : Abdi Dalem Jadi Tersangka Pencurian Mobil Permaisuri Keraton Solo 

"Lebih baik bungkam dulu, lalu nanti penyelesaiannya bagaimana, itu masih mentah lah," sambung mantan Panglima ABRI tersebut.

Seperti diketahui, konflik di internal Keraton Surakarta sudah menahun. Pemerintah terus mendorong agar konflik bisa disudahi dan kerabat keraton diharapkan melakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi dinilai penting agar pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) Balai Pelestarian Kawasan Cagar Budaya di Keraton Surakarta yang digagas oleh pemerintah bisa kembali diteruskan setelah sempat tertunda.

Baca juga : 13 Tahun Konflik, Keluarga Keraton Solo Akhirnya Berdamai

Penundaan pembentukan UPT yang bertujuan untuk pengelolaan dan pelestarian keraton sebagai cagar budaya itu sebabkan adanya penolakan dari internal Keraton Surakarta.

Wiranto sendiri merupakan orang yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani hal tersebut. Penunjukan itu untuk menggantikan anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) Subagyo H.S.

Kompas TV Ganjar Pranowo Minta Konflik Keraton Solo Diselesaikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com