Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bangga Xpander Rakitan Indonesia Diekspor ke Mancanegara

Kompas.com - 25/04/2018, 13:03 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bangga PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia bisa mengekspor mobil Mitsubishi Xpander ke mancanegara.

Meski Mitsubishi Xpander brand asal Jepang, Jokowi menegaskan bahwa perakitannya dilakukan di Cikarang, Bekasi, oleh tenaga kerja lokal.

"Ini patut kita hargai dan apresiasi," kata Jokowi, saat melepas 420 unit Xpander untuk diekspor ke Filipina, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Sepanjang 2018, akan ada 20 ribu unit Xpander rakitan Indonesia yang diekspor ke luar negeri.

Baca juga : Jokowi Resmikan Ekspor Perdana Xpander

Selain Filipina, negara target ekspor lainnya yakni Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Bolivia dan Mesir.

"Pangsa pasarnya bukan hanya untuk pasar Asia Tenggara, tetapi juga masuk ke pasar-pasar Amerika Selatan, Afrika. Dan mobil ini diproduksi dan dirakit oleh tenaga kerja Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ekspor dan investasi adalah kunci penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Pemerintah berharao, dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan menekan ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan.

Baca juga : Mitsubishi Indonesia Mulai Ekspor Xpander

"Kalau (ekonomi) mau tumbuh, maka investasi harus banyak yang dibangun di Indonesia. Ekspor juga harus lebih banyak kita lakukan, terutama investasi dan ekspor untuk yang non-sumber daya alam," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi memastikan ke depannya Indonesia akan terus mendorong kemudahan berinvestasi yang yang berorientasi ekspor.

Pada tahun 2017, kata Jokowi, ekspor tumbuh 16,2 persen dengan surplus perdagangan mencapai 11,8 miliar dollar AS.

"Tapi kita terus akan mendorong agar lebih tinggi lagi dan bisa melompat lebih maju lagi," kata dia.

Kompas TV Dubes Uni Eropa datang ke Jambi untuk melihat proses pengolahan sawit.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com