Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Daftar Pemilih, KPU Akan Bentuk Forum Pemutakhiran Data Pemilu

Kompas.com - 20/04/2018, 19:24 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pihaknya akan membentuk forum kordinasi pemutakhiran data pemilu. Forum itu dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih pada pilkada 2018 dan pemilu 2019.

“Hasil kordinasi dengan Bawaslu dan Kemendagri akan mengaktifkan forum kordinasi pemutakhiran data pemilu,” ujar Virya Azis di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Forum tersebut, kata Viryan Azis, dalam waktu dekat akan diresmikan. 

Ia berharap dalam forum tersebut mampu menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat mengenai data pemilih dan memastikan calon pemilih mendapat hak pilihnya.

“Tentunya kordinasi dan efektifitas itu basisnya regulasi,” kata dia.

Baca juga : Jelang Pilkada 2018, KPU Imbau Masyarakat Cek Data Pemilih

Menurut dia, KPU saat ini sedang menyelesaikan rekapitulasi hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari berbagai Kabupaten/Kota hingga besok. Data yang masuk belum sepenuhnya, baru 126 juta pemilih. 

Viryan engatakan penyebab data belum masuk secara keseluruhan  karena kasus di sejumlah daerah.

“Seperti di Aceh ada rekomendasi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) untuk melakukan pencermatan kembali,” katanya.

“Nah yang kedua ada pandangan, agar bagaimana proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) ini benar-benar bersih,” lanjut Viryan Azis.

Baca juga : 300.000 Pemilih di Jabar Belum Melakukan Perekaman e-KTP

Diberitakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya mengungkapkan saat ini ada 6.768.025 pemilih yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pengganti e-KTP.

Jumlahnya yakni 3.497.228 pemilih laki-laki dan 3.270.797 pemilih perempuan. Padahal, untuk bisa menggunakan hak pilih dalam pilkada dan pemilu, seorang warga harus memiliki e-KTP. 

KPU pun berharap, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa segera menuntasan persoalan tersebut secepatnya.

 

 

Kompas TV KPU melibatkan penyelenggara tingkat kelurahan agar data ganda cepat diperbaiki.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com