Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2019, Poros Ketiga Dinilai Makin Sulit Terbentuk

Kompas.com - 12/04/2018, 10:53 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai koalisi poros ketiga di luar kubu Presiden Joko Widodo dan kubu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sulit terbentuk. Sebab, Hamdi melihat partai Demokrat, PAN dan PKB telah memiliki kecenderungan preferensi politik tertentu.

Hamdi mengungkapkan, partai Demokrat cenderung mengarah ke kubu Jokowi. Sebab, Demokrat akan mencari koalisi yang memiliki peluang kemenangan yang besar.

Sementara PAN, kata dia, lebih condong ke koalisi Prabowo. Karena, ia melihat sosok Amien Rais memiliki sentimen yang negatif terhadap Jokowi.

"Karena secara psikologis Amien Rais benci sama Jokowi dan mengarahkan PAN ke kubu Prabowo," kata Hamdi kepada Kompas.com, Kamis (12/4/2018).

Hamdi MulukKOMPAS.com/Indra Akuntono Hamdi Muluk

(Baca juga: Syarat PKS Usung Prabowo di Pilpres 2019, Cawapres Harus Kadernya)

Di satu sisi, PKB juga bersikap gamang. Sebab, Muhaimin Iskandar yang mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres Jokowi, harus terjun dalam pertarungan perebutan kursi cawapres yang sengit. Sehingga, itu juga akan berdampak pada sikap PKB nantinya.

"Nah, apakah nanti cuma dua kubu? Atau ada kubu ketiga. Kubu ketiga secara hitung-hitungan bisa muncul. Kan yang belum jelas ada Demokrat, PAN dan PKB. Nah, itu kalau mereka buka kubu, itu bisa," ujar Hamdi.

Namun demikian, Hamdi menilai jika koalisi ketiga terbentuk, maka akan terjadi kegamangan dalam menentukan kandidat calon presiden dan wakil presidennya. Sebab, mereka juga harus memperhatikan elektabilitas calon sebagai indikator yang paling menentukan kesuksesan koalisi.

(Baca juga: Prabowo Disarankan Cari Cawapres yang Bisa Naikkan Elektabilitas)

"Memang elektabilitas itu semacam hukum besinya, jadi paling menentukan itu preferensi politik berdasarkan popularitas, kesukaan, dan mau dipilih apa enggak. Itu kan ujungnya disitu," kata dia.

Hamdi memaparkan, elektabilitas Jokowi cenderung kuat, disusul oleh Prabowo yang cukup rendah. Sementara itu, nama-nama lain seperti Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki elektabilitas yang sangat kecil.

"Yang lain kan kecil sekali, Gatot, Anies, AHY, juga pertanyaannya apakah cukup waktu menyaingi Prabowo atau Jokowi. Itu pertanyaannya," katanya.

Kompas TV Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyambut baik apapun keputusan Partai Gerindra.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com