Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM-Perwakilan PBB Bertemu, Sorot Gizi Buruk Asmat hingga Nikah Dini

Kompas.com - 10/04/2018, 15:02 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM kedatangan pelapor khusus yakni perwakilan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk hak atas pangan, Hilal Elver, Selasa (10/4/2018).

Kunjungan Elver bertujuan untuk berdialog langsung dengan Komnas HAM mengetahui gambaran besar pemenuhan hak atas pangan di Indonesia.

Usai pertemuan, Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengungkapkan baik Komnas HAM maupun perwakilan PBB menyoroti berbagai hal.

"Pada aspek aksesibilitas, Komnas HAM menyoroti kasus gizi buruk dan kematian di Papua," ujarnya dalam konferensi pers.

Baca juga : Puluhan Anak Gizi Buruk di Tangsel karena Salah Pola Asuh dan Penyakit Bawaan

Menurut Sandrayati, sejak September 2017 lalu, terdapat 651 orang menderita gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Sebanyak 72 anak meninggal dunia dengan rincian akibat campak 66 orang dan gizi buruk 6 orang.

Komnas HAM memandang kasus tersebut terjadi akibat berbagai faktor mulai dari buruknya fasilitas kesehatan, budaya masyarakat, hingga buruknya sanitasi.

Dari sisi ketersediaan pangan, produksi pangan yang stagnan, kepemilikan lahan petani yang kecil, konversi lahan yang meluas, hingga pertumbuhan penduduk juga jadi perhatian.

"Yang kami tidak duga (PBB menanyakan) tadi soal pernikahan dini. Hubungan antara pernikahan dini dengan anak-anak yang kemudian mal-nutrisi dan pernikahan dini terjadi di masyarakat miskin," kata Sandrayati.

Baca juga : Menkes: 71 Orang Meninggal dalam Kasus Gizi Buruk dan Campak di Asmat

"Ini terkait juga bagaimana dia menyediakan pangan bagi bayinya. Jadi pelapor khusus melihat sampai ke situ," sambung dia.

Selain ke Komnas HAM, perwakilan PBB juga diterima oleh Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Rencananya pekan depan perwakilan PBB akan mengumumkan hasil dari kunjungan ke Indonesia.

Menurut Sandrayati, biasanya output dari kedatangan perwakilan PBB yakni berupa rekomendasi untuk Indonesia terkait dengan has atas pangan masyarakat RI.

Kompas TV Akses yang sulit salah satu penyebabnya banyak anak-anak Asmat meninggal karena campak dan gizi buruk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com