Menakar Kriteria Ideal Cawapres Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) hampir dipastikan bakal maju lagi dalam laga kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kepastian ini bisa dilihat setidaknya dari soal dukungan partai politik (parpol) di parlemen seperti PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura, serta bonus dukungan dari parpol baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Selain itu, dibentuknya tim internal untuk mencari dan menyeleksi calon wakil presiden (cawapres) yang dikomandani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga makin menguatkan sinyalemen politik tersebut.

Cawapres Jokowi menjadi tema perbincangan menarik bukan saja karena dia akan menjadi  orang kedua yang akan mendampingi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Lebih dari itu, secara politis, menjadi cawapres Jokowi juga bisa dimaknai sebagai investasi politik sekaligus bisa menjadi karpet merah untuk mengorbit sebagai capres dalam Pilpres 2024. Tentu, bila kemenangan diraih pada 2019.

Hal ini bisa dipahami, karena Jokowi sebagai petahana memiliki sumber daya politik yang besar sehingga menjadi magnet bagi para tokoh politik untuk bisa dipinang sebagai cawapres. Kondisi politik semacam ini hampir dipastikan dipahami semua parpol dan tokoh politik sehingga perebutan menjadi cawapres Jokowi tidak saja penuh kasak-kusuk tetapi juga bakal muncul beragam manuver.

Kriteria ideal

Memilih cawapres tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, pemilihan bukan hanya mengkalkulasi persoalan sejauh mana misalnya pengalaman, kompetensi, dan integritas, melainkan juga mesti memperhitungkan dukungan parpol selain daya ungkit elektabilitas. Oleh karenanya, sudah pasti akan ada kerumitan serta berbagai konflik kepentingan yang bakal mengitari.

Penunjukan Mensesneg Pratikno sebagai ketua tim internal untuk mencari cawapres tentu telah dengan perhitungan matang. Penunjukan ini kemungkinan karena didasari oleh dua hal. Pertama, lantaran Pratikno bukan orang parpol yang diharapkan dapat bekerja bebas dari kepentingan serta independen dalam memilih cawapres. Kedua, karena Pratikno merupakan orang dekat Jokowi sehingga lebih memahami keinginan dan harapannya.

Dengan demikian, ia diharapkan bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan seleksi yang tidak sekadar menyodorkan sosok tokoh cawapres yang tidak hanya menarik secara politis tetapi juga menimbang perihal integritas, rekam-jejak, serta persoalan komitmen kebangsaan.

Karena itu, paling tidak ada tiga kriteria  yang layak di pertimbangkan sebagai dasar memilih cawapres bagi Jokowi. Pertama, memahami tantangan zaman.

Tokoh yang dipilih tentu harus memiliki wawasan ke depan, khususnya untuk periode 2019-2024 adalah bagaimana Indonesia diproyeksikan. Misalnya, soal ledakan informasi, tren ekonomi-politik global,  fenomena milenial, dan lainnya.

Ini karena tantangan ke depan bukan makin mudah, melainkan kian pelik dan rumit, sehingga membutuhkan cawapres yang peka terhadap tantangan zaman. Sosok cawapres demikian tentu akan menjadi nilai plus serta menambal kekurangan dalam menjalankan roda kepemimpinan jika nanti terpilih.

Kedua, kepemimpinan. Kebutuhan ideal mengenai sosok cawapres dilihat dari pengalaman, integritas, dan chemistry, merupakan kriteria yang tak bisa dinafikan. Ini karena kepemimpinan efektif tidak akan lahir dari pasangan yang dipaksakan, tetapi karena memahami pengalaman, integritas, dan memiliki persamaan pandangan.

Dengan demikian, harapannya akan terjadi duet kepemimpinan yang saling mengisi dan bisa bersinergi dalam mewujudkan cita-cita founding father. Betapa gaduhnya, jika misalnya presiden dan wakil presiden kerap tidak sejalan sehingga menciptakan pemerintah yang tidak efektif.

Karena itu, soal pengalaman, integritas, dan chemistry mesti menjadi pertimbangan sehingga bisa melahirkan kepemimpinan yang efektif bekerja melayani masyarakat.

Ketiga, kebutuhan politis. Dengan tingkat elektabilitas di kisaran 50 persen sebagaimana dirilis oleh berbagai lembaga survei, Jokowi tentu belum bisa dikatakan aman. Namun, cawapres yang dipilih tetap tidak boleh hanya dilihat dari kebutuhan ideal tetapi juga punya daya ungkit elektabilitas sebagai vote getter mendulang dukungan pemilih.

Sosok cawapres yang dipilih harus dipastikan dapat menambah dukungan suara dan memperbesar ceruk suara. Ia bisa dari tokoh parpol atau tokoh non-parpol tetapi mesti sosok yang marketable sehingga menambah nilai jual dalam menggandakan dukungan.

Ketiga kebutuhan tersebut hendaknya menjadi paket yang tak bisa dipisahkan sehingga tidak saja menguntungkan secara politis bagi Jokowi tetapi juga bermanfaat bagi publik. Dengan demikian, sosok cawapres Jokowi tak sekadar relevan secara politis, tetapi juga menjawab tantangan bangsa-negara ke depan.