Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Megawati Akan Dengar Masukan JK soal Cawapres bagi Jokowi

Kompas.com - 28/03/2018, 17:40 WIB
Moh Nadlir,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla disebut-sebut masuk dalam tim penjaringan nama calon wakil presiden pendamping Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

Karenanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mendengarkan masukan dari Kalla terkait siapa sosok yang pas mendampingi Jokowi ke depan.

"PDI-P melalui bu Megawati (Soekarno Putri) akan mendengarkan masukan dari Pak JK karena beliau adalah tokoh bangsa," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

(Baca juga : Usai Bertamu ke Istana, Cak Imin Makin Optimistis Jadi Cawapres Jokowi)

Menurut PDI-P, Kalla dilibatkan salah satunya karena kapasitas dan ketokohannya sebagai pemimpin bangsa.

"Pak JK adalah sosok senior, sosok yang berpengalaman luas di pemerintahan, tapi beliau juga menjadi tokoh bangsa," kata Hasto.

Apalagi, sejak 2014 lalu, Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut merupakan pendamping Jokowi di pemerintahan.

"Beliau bersama-sama pak Jokowi adalah satu kesatuan pemimpin nasional. Sehingga hal yang sangat baik kerja sama ini dilakukan," ucap Hasto.

(Baca juga : Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani Disebut Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P)

Karenanya, tak ada alasan bagi PDI-P untuk tidak melibatkan Kalla dalam menyeleksi cawapres Jokowi.

Ia juga membantah, saat ini sudah ada sejumlah nama yang masuk penjaringan cawapres Jokowi.

"Sudah ada proses kesepahaman di antara pemimpin. Kami enggak perlu bahas itu. Yang penting ketika bicara presiden dan wakil presiden itu kan bicara pemimpin untuk rakyat dan bangsa," tutur Hasto.

(Baca juga : Gerindra: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Calon Kuat Pendamping Prabowo)

Hasto sebelumnya mengatakan, partainya tak akan melepaskan peran Jusuf Kalla dalam menentukan cawapres pendamping Presiden Jokowi di Pemilu 2019.

"Kami berharap tentu saja selama proses penetapan calon presiden dan wakil presiden kerja sama antara Pak Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla) dapat dilanjutkan," kata Hasto di Prime Plaza Hotel, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018) malam.

Ia mengungkapkan, kerja sama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Kalla sudah terbangun sejak lama.

"Tentu kami akan dengar masukan dari Bapak Jusuf Kalla karena beliau tentu sangat memahami berbagai persoalan bangsa dan negara," kata Hasto.

Kompas TV Partai koalisi pendukung pemerintah berdiskusi soal pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com