Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bantah Berikan Konsesi Lahan ke Pengusaha Besar

Kompas.com - 26/03/2018, 16:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahannya tak pernah menyerahkan konsesi lahan kepada pengusaha besar.

Sebaliknya, Presiden Jokowi berupaya menghentikan distribusi lahan bagi pengusaha besar dan mengubahnya dengan diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil.

"Distribusi (lahan kepada pengusaha besar) bukan saya yang melakukan. Justru saya tidak mau begitu. Saya malah dituding-tuding membagikan," ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018).

(Baca juga: Ini Cara Jokowi Buktikan Sertifikat Lahan Bukan Program Pengibulan)

 

Jokowi mengakui, ketimpangan kepemilikan lahan memang terjadi. Tapi, sekali lagi ia menegaskan, ketimpangan kepemilikan lahan tersebut bukanlah dilakukan oleh pemerintahannya.

Jokowi melanjutkan pemerintah saat ini tengah menggencarkan program redistribusi aset. Selain memberikan hak bagi masyarakat untuk mengelola lahan agar produktif, pemerintah juga menggencarkan pembagian sertifikat lahan secara gratis.

"Idealnya itu memang seluruh lahan yang ada, bersertifikat dan idealnya kepemilikan itu betul-betul rakyat bisa merasakan kegunaan lahan tanah yang mereka miliki. Ya semakin luas (tanah), semakin baik mestinya." ujar Jokowi.

(Baca juga: Sertifikasi Lahan 4 Kawasan Ekonomi Khusus Rampung 29 Maret Ini)

 

Di Kota Banjarbaru sendiri, Presiden Jokowi membagikan sebanyak 3.630 sertifikat lahan. Penerimanya, yakni masyarakat yang berasal dari sejumlah kota/ kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

Antara lain, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Kompas TV Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan warga negara asing tak boleh memiliki tanah di Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com