Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Hoaks, NU-Muhamadiyah Imbau Umat Perkuat Persatuan NKRI

Kompas.com - 23/03/2018, 23:58 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah, menyatakan komitmen bersama mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah final.

Keduanya juga mengimbau kepada umat Islam Indonesia untuk bersama-sama membangun iklim yang kondusif dalam kehidupan kemasyarakatkan dan keagamaan, di tengah era sosial media.

"Membutuhkan kehati-hatian yang lebih," ujar Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Jumat (23/3/2018).

Baca juga : Dana Rp 4 Triliun dan Proyek Ambisius Google Berantas Hoaks

Menurut NU dan Muhamadiyah, persatuan perlu diperkuat mengingat betebarannya informasi hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah yang berpotensi menganggu keutuhan bangsa.

NU dan Muhammadiyah juga menyatakan komitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar dalam bentuk penguatan dan peningkatkan literasi digital.

"Sehingga terwujud masyarakat informatif yang berakhlakul karimah," kata dua.

Baca juga : Cemas atas Maraknya Hoaks dan Isu SARA, Polisi Ini Dakwah dari Masjid ke Masjid

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berpesan agar masyarakat bersama-sama menjadikan ajang demokrasi sebagai bagian untuk melakukan perubahan yang berarti untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut NU dan Muhammadiyah, tak seharusnya di dalam demokrasi, perbedaan menjadi sumber perpecahan. Perbedaan justru rahmat yang menopang harmoni.

"Semakin bersatu lagi menghadapi tantangan era masa kini yang penuh dengan tantangan era IT yang kadang-kadang orang bisa diadu domba. Terpengaruh hoax fitnah," kata dia.

Kompas TV Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum pasti kebenarannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com