Diajak Tommy Soeharto, Priyo Budi Santoso Akan Jabat Sekjen Partai Berkarya

JAKARTA, KOMPAS.com -  Fungsionaris Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mengatakan, politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso kini menjabat Sekretaris Jenderal di partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu.

Hal itu diungkapkan Badaruddin Andi Picunang di sela konferensi pers hasil survei Charta Politika di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

"Sekadar bocoran saja, calon Sekjen kami yang baru adalah Mas Priyo Budi Santoso," ujar Andi.

Baca juga: Partai Berkarya Targetkan 4 Persen Kursi di Parlemen

Andi mengatakan, kepindahan Priyo, yang merupakan politisi senior Golkar, karena diajak oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Suharto.

Priyo dan Tommy, lanjut Andi, memiliki kedekatan, bahkan sebelum Partai Berkarya terbentuk.

"Mas Priyo sangat berpengalaman di Golkar dan Mas Tommy kan sebelumnya keluarga besar juga di Golkar. Jadi ya ada komunikasi di antara mereka dan itu sudah berlangsung lama," ujar Andi.

Masuknya Priyo Budi Santoso, diharapkan memperkuat elektoral Partai Berkarya, khususnya di tanah Jawa.

Baca juga: Partai Berkarya Usung Tommy Soeharto di Pilpres 2019

Apalagi, Partai Berkarya mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak di Pilkada Jawa Timur.

"Mas Priyo kan kelahiran Jawa Timur. Jadi ini salah satu strategi kami memenangkan elektoral di Jawa Timur, baik dalam Pilkada 2018 atau Pemilu 2019," ujar Andi.

Andi menambahkan, sejumlah kader partai politik lain juga akan berlabuh di Partai Berkarya. Salah satunya, kader Partai Hanura yang juga pengacara ternama, Elza Syarief.

Saat ini, kata dia, Partai Berkarya tengah membenahi struktur kepengurusan sembari menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM. 

Baca juga: Pollycarpus dan Muchdi Pr Jadi Anggota Partai Berkarya

Tommy Soeharto akan melantik struktur kepengurusan baru setelah struktur kepengurusan selesai dan SK Menkumham keluar. 

"Harusnya dirilis dalam pekan ini ya. Tapi secara de jure menunggu SK Kemenkumham dulu," ujar Andi.