Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Berkarya Usung Tommy Soeharto di Pilpres 2019

Kompas.com - 09/03/2018, 20:05 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comPartai Berkarya akan mengusung Hutomo Mandala Putera atau akrab disapa Tommy Soeharto dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Beliau salah satu putra terbaik bangsa, yang mempunyai hak untuk memimpin negeri ini," kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang saat dihubungi, Jumat (9/3/2018).

(Baca juga: Partai Berkarya Besutan Tommy Soeharto, Pendatang Baru di Pemilu 2019)

Ia mengatakan, semua kader dan pengurus sudah sepakat mengusung Tommy yang merupakan Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri partai Berkarya itu.

Faktor trah Soeharto juga menjadi salah satu alasan para kader menginginkan Tommy sebagai capres.

"Ada titisan Pak Soeharto di sana, banyak masyarakat yang merindukan nuansa pembangunan ekonomi di era pak Harto, dan figur Pak Tommy ada di situ," kata Andi.

Namun, Andi mengakui, Partai Berkarya tidak bisa mengusung calon presiden sendiri di Pemilu 2019. Selain karena aturan presidential threshold (PT), Partai Berkarya juga belum mempunyai kursi di parlemen.

Seperti diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi soal PT dalam UU Pemilu, hanya 10 parpol di DPR yang bisa mengusung capres-cawapres. Syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional mengacu pada hasil Pileg 2014.

(Baca juga: Dapat Nomor 7, Partai Besutan Tommy Soeharto Berharap Menang Pemilu 2019)

Oleh karena itu, menurut Andi, partainya akan menjajaki komunikasi dengan partai lain agar bisa mengusung putra bungsu presiden Soeharto tersebut.

"Nanti ada komunikasi politik dengan partai-partai yang memenuhi syarat untuk mengusung Pak Tommy, ya, kami siap saja," katanya.

 

Tidak Akan Maju

Sebelumnya, Tommy melalui pengacaranya, Erwin Kallo, menyatakan, tidak akan terlibat atau maju menjadi calon presiden pada Pemilu 2019.

Melalui pengacaranya itu, Tommy mengklarifikasi berita-berita yang menyebar di media sosial mengenai agenda politiknya.

"Kalau ada ormas yang mengusung dia jadi RI I untuk 2019, itu tidak benar. Bapak Hutomo tidak akan terlibat atau maju di dalam Pilpres 2019," ujar Erwin Kallo dalam konferensi pers di Gedung Granadi Jakarta, Kamis (5/10/2017).

(Baca juga: Tommy Soeharto Tidak Akan Maju pada Pilpres 2019)

Menurut Erwin, hingga saat ini putra Presiden Soeharto tersebut mengatakan belum ingin terlibat aktif dalam politik praktis. Namun, ada beberapa pihak yang menggunakan nama Tommy untuk memengaruhi situasi politik.

Beberapa akun palsu yang mengatasnamakan Tommy di media sosial mengunggah informasi mengenai rencana keterlibatan Tommy dalam Pilpres 2019.

Bahkan, menurut Erwin, ada organisasi kemasyarakatan yang menampilkan dukungan dan mengusung Tommy untuk menjadi calon presiden di media sosial. Beberapa di antaranya Ormas Parsindo dan Ormas HMPI.

Tommy dan pengacaranya telah beberapa kali mengajukan somasi dan gugatan hukum kepada pihak-pihak yang tanpa izin menggunakan nama Tommy.

"Bahkan ada yang bilang sudah bertemu Pak Tommy dan siap maju di 2019. Itu tidak benar," kata Erwin.

Kompas TV Jika Anda melihat beranda website Partai Berkarya, tampilan utamanya adalah sang ketua umum Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com