Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Harap Mahyudin Selesaikan Polemik Wakil Ketua MPR Baik-baik

Kompas.com - 19/03/2018, 22:13 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Ibnu Munzir menilai, penolakan Mahyudin terkait pergantian jabatan wakil ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar hanya persoalan komunikasi.

Ia berharap Mahyudin bisa kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan menyelesaikan polemik tersebut secara baik-baik.

"Ya jadi politik kan ada komunikasi yang barangkali sedikit miss ya. Saya kira nanti dua pihak saja," ujar Ibnu Munzir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

"Saya kira buat Pak Mahyudin juga bisa bijaksana bertemu lalu kemudian menyelesaikan baik-baik," kata dia.

Ibnu menjelaskan bahwa keputusan untuk mengganti Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto telah disepakati dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Minggu (18/3/2018).

(Baca juga: Mahyudin Melawan Pergantian Pimpinan MPR, Ini Komentar Ketum Golkar)

Dalam rapat tersebut, Ibnu juga menyampaikan adanya ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal tersebut menyatakan pimpinan MPR hanya bisa diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Dengan demikian jabatan wakil ketua MPR tidak bisa diganti jika Mahyudin tidak mengundurkan diri.

Namun, kata Ibnu, Airlangga menyatakan hal itu tidak menjadi soal sebab Menteri Perindustrian itu sudah berkomunikasi dengan Mahyudin.

"Waktu pleno enggak ada yang keberatan. Memang waktu di rapat saya mengingatkan bahwa ada Pasal 17 ya. tapi ya itu dianggap clear. Saya mengingatkan itu kemudian Ketua Umum menjawab enggak ada soal," kata Ibnu.

Sebelumnya, Mahyudin menyatakan bakal membela haknya untuk tetap menduduki jabatan wakil ketua MPR.

Ia membantah pernyataan Airlangga yang menyebut dirinya sudah setuju dengan rencana pergantian wakil ketua MPR. Mahyudin menegaskan belum menyetujui rencana pergantian tersebut.

Ia mengatakan, diberi tahu alasan pergantian dirinya di pimpinan MPR sebagai upaya penyegaran dan rotasi biasa serta dirinya tengah disiapkan untuk jabatan lain seperti menteri. Namun, menurut dia, bukan itu alasan sesungguhnya.

"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi, penyegaran, supaya Pak Mahyudin banyak jabatan. Jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan, omong kosong saja yang begitu," kata Mahyudin.

Kompas TV Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menemui Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com