Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Melirik, Gerindra Kini Hormati Mahfud yang Ingin Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 15/03/2018, 18:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku sempat melirik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Pak Mahfud itu kan Ketua Alumni KAHMI. Dilirik, dilirik. Wong waktu gubernur aja dilirik, kami minta. Ya dibincangkan. Kan kamu belum sempat bicara. Dibincangkan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Bahkan, kata Muzani, Mahfud sempat dilirik Gerindra sebagai calon gubernur Jawa Timur namun tidak terealisasi.

Ia juga tidak mempermasalahkan Mahfud yang dulunya pernah menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 namun kini justru menyatakan kesediaan menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga : Mahfud MD Mengaku Bersedia jika Jadi Cawapres bagi Jokowi

Menurut dia, hal yang wajar dalam politik bila seseorang menyeberang ke kubu yang lain meskipun dulunya pernah berjuang bersama. Ia pun memastikan hubungan Gerindra dengan Mahfud masih baik hingga saat ini.

"Hubungan Pak Mahfud dengan Prabowo juga baik. Kalau kemudian karena sesuatu, Pak Mahfud (cawapres) saya kira wajar saja. Anies kami ambil jadi gubernur. Biasa saja. Dan situasi itu nanti akan terjadi silang posisi jabatan,"

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bersyukur saat namanya dimunculkan oleh masyarakat sipil sebagai sosok yang pantas mendampingi Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Tiba-tiba masuk ya bagus juga perkembangan demokrasi, artinya suara lain dari mainstream itu bisa muncul, dari masyarakat seperti saya," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca juga : Puan Maharani: Nama Mahfud MD Bisa Masuk, Bisa Juga Enggak...

Ia mengaku bersedia menjadi cawapres Jokowi namun tidak ingin terlalu aktif untuk menindaklanjutinya. Ia mengaku hanya menyerahkan sepenuhnya terhadap mekanisme yang ada di masing-masing parpol serta Jokowi sendiri.

Sebab, kata Mahfud, pada akhirnya yang memutuskan untuk menentukan cawapres Jokowi ialah partai koalisi pemerintahan dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri. Ia pun mempersilakan partai-partai mengolah namanya sebagai cawapres Jokowi.

"Saya juga bukan tidak mau karena kalau tak mau itu diartikan sombong, pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme dan itu ada di tangan capres dan partai-partai nanti," kata Mahfud lagi.

Kompas TV Indonesia Corruption Watch ikut bersuara soal calon wakil presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com