Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulama Sumut: Presiden Beri Info Penyerangan Ulama Itu Hoaks

Kompas.com - 06/03/2018, 15:11 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang ulama dari wilayah Sumatera Utara ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/3/2018). Pertemuan Jokowi dan ulama berlangsung tertutup selama sekitar satu jam.

Sambil makan siang, Jokowi berbincang mengenai berbagai isu dengan para ulama, termasuk terkait isu penyerangan ulama yang akhir-akhir ini ramai dibahas.

"Bapak Presiden memberikan informasi-informasi masalah penyerangan ulama itu sebenarnya hoaks dan tidak ada kebenaran itu," kata Safaruddin Hasibuan, Pimpinan Pondok pesantren syekh Muhammad Dahlan Sibuhuan, Padang Lawas, usai pertemuan.

Safaruddin menambahkan, Presiden dalam pertemuan itu banyak memberi himbauan untuk mempererat hubungan ulama dengan umaroh. Hal itu guna menghindari perselisihan antar kelompok di daerah.

Baca juga : Kapolri: Isu Penyerangan Ulama Mayoritas Hoaks

"Karena kami pimpinan pondok pesantren, beliau menyarankan agar memberikan pemikiran-pemikiran demi terciptanya kedamaian dan juga pembangunan yang berkelanjutan," kata Safaruddin.

Sebaliknya, kata Safaruddin, para ulama juga memberikan masukan kepada Jokowi agar gejolak-gejolak yang ada di masyarakat cepat ditanggapi. Pemerintah juga harus melakukan tindakan tanpa pandang bulu.

"Supaya jangan seperti bara di dalam api. Sehingga cepat diselesaikan dan hukum adalah di atas segalanya," kata dia.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, isu penyerangan terhadap pemuka agama digoreng secara masif di media sosial. Polisi mendapat pengaduan 45 kasus penyerangan ulama. Setelah dikroscek di lapangan, hampir seluruhnya hoaks atau bohong.

"Dari itu hanya tiga yang betul ada peristiwa dengan korbannya ulama atau pengurus mesjid. Di Jawa Timur ada satu, di Jawa Barat dua," kata Tito saat ditemui di acara Tarbiyah PERTI di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

Kompas TV MUI keluarkan fatwa haram produksi dan sebarkan hoaks.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com