Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNN Heru Winarko Ditantang Tekan Angka Tembak Mati Pengedar Narkoba

Kompas.com - 05/03/2018, 20:26 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty Internasional Indonesia ikut menyoroti banyaknya korban tewas akibat tindakan tembak di tempat dalam penanganan kasus narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pun ditantang untuk menurunkan angka tindakan tembak di tempat, yang dilakukan oleh aparat dalam penindakan kasus narkoba.

"Utamakan prosedur penanganan yang lebih efektif dan mengatasi akar permasalahan narkoba tanpa mengorbankan dasar HAM," ujar Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Bramantya Basuki dalam konferensi pers di Jakarta, Senim (5/3/2018).

Amnesti Internasional Indonesia, kata dia, memahami adanya tantangan dan kesulitan yang dialami oleh aparat dalam menindak para pengedar narkoba.

Bahkan, ucap dia, tak jarang petugas justru menjadi korban saat menindak para pengedar narkoba.

(Baca juga: LBH: Pernyataan Jokowi Picu Meningkatnya Tembak Mati Pengedar Narkoba)

Namun, Amnesty Internasional Indonesia menilai penanganan kasus narkoba juga harus menjunjung prinsip-prinsip HAM.

Lantaran banyaknya korban tewas akibat tindakan tembak mati di tempat, Bramanty juga mendorong agar Kepolisian dan BNN melakukan investigasi independen.

Hal itu dinilai penting agar publik mengetahui secara terbuka tindakan prosedur dalam penanganan kasus narkoba.

Salah satu cara yang dinilai perlu yakni mengajak media sebagai mata publik untuk ikut langsung dalam penindakan kasus narkoba.

Berdasarkan data yang dihimpun LBH Masyarakat, terjadi 183 kasus penembakkan dalam kasus narkoba sepanjang 2017. Akibatnya 215 orang menjadi korban penembakan.

Dari data itu, 99 orang meninggal dunia, dan 116 mengalami luka-luka.

Kompas TV Apakah selama ini sanksi dalam UU narkotika sudah cukup kuat untuk mengatasi permasalahan narkoba di tanah air?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif Ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Buka Rapat Paripurna, Puan: 119 Anggota DPR Hadir, 172 Izin

Nasional
Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Hari Ini, Polri Ekstradisi Buronan Paling Dicari di Thailand Chaowalit Thongduan

Nasional
Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Jokowi Ungkap Biaya Pembangunan Kereta Cepat Lebih Murah Dibanding MRT

Nasional
Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Tantang Kepala Daerah, Jokowi: Tunjuk Jari Siapa yang Sanggup Bangun MRT dengan APBD?

Nasional
Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Nasional
Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Puji Penghijauan di Balikpapan dan Surabaya, Jokowi: Kota Lain Saya Tunggu ...

Nasional
Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com