Polri Belum Usulkan Nama untuk Lelang Jabatan Deputi Penindakan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi jabatan Deputi Penindakan yang kosong. Deputi sebelumnya, Heru Winarko, telah dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku pihaknya belum menyiapkan nama yang akan diajukan dalam lelang jabatan itu.

"Belum tahu saya. Belum ada," ujar Setyo.di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Setyo mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian baru pulang umrah pada Kamis (1/3/2018) kemarin sehingga belum ada pembahasan di tingkat petinggi Mabes Polri. Dalam hal ini, posisi Polri menunggu informasi dari KPK bahwa lelang jabatan sudah resmi dibuka.

"Maka siapa yang memenuhi syarat dan berminat ke sana diberi kesempatan," kata Setyo.

Baca juga : Heru Winarko Jabat Kepala BNN, KPK Buru Deputi Penindakan yang Baru

Posisi Deputi Penindakan KPK, kata Setuo, tidak harus berasal dari Polri. Instansi lain seperti Kejaksaan juga berkesempatan menduduki jabatan tersebut. Pemilihan Deputi tersebut sepenuhnya kewenangan KPK.

"Open bidding itu nanti ditentukan KPK," kata Setyo.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan akan segera mencari orang baru untuk menempati jabatan Deputi Penindakan KPK.

KPK akan segera menggelar lelang jabatan. Proses ini bakal diikuti perwira Polri serta Kejaksaan. Jabatan Deputi Penindakan akan diisi oleh perwira Polri atau personel kejaksaan.

"Dari dulu Deputi Penindakan kalau enggak polisi, ya jaksa. Ganti-gantian. Nanti kita undang kejaksaan, kita undang kepolisian, kemudian kita lihat nanti," kata Agus.

Rangkaian proses lelang jabatan tersebut direncanakan rampung 9 Maret 2018. Jabatan itu akan terisi sosok baru pada satu atau dua hari setelahnya.