Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Akan Buat Pusat Data Hoaks Nasional

Kompas.com - 02/03/2018, 12:34 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Nugroho mengungkapkan ada sejumlah tindakan yang akan dilakukan pihaknya dalam menangkal masifnya berita hoaks selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti.

Salah satunya adalah dengan membangun pusat data hoaks nasional.

"Pertama, melakukan fact checking, kami sudah membangun database hoaks nasional dalam konten berbahasa indonesia, yang sedang kami tingkatkan ke database global," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

MAFINDO akan bekerja sama dengan para pengecek fakta di berbagai negara. Septiaji juga telah mempersiapkan pengecek fakta penuh waktu dan sukarelawan dari berbagai jaringan MAFINDO di daerah.

"Kami juga sudah berkolaborasi dengan dua media, yakni Kompas.com dan Tempo.co dan ada 15 media online lagi yang akan bergabung dengan kolaborasi fact checking bareng," kata dia.

Baca juga : Sindikat The Family MCA Bukti Minimnya Pengetahuan Masyarakat soal Hoaks

Strategi ini memungkinkan isu-isu hoaks yang telah terbongkar oleh para jurnalis maupun relawan bisa dimuat di media massa. Dengan catatan, media harus memuat identitas orang yang berhasil membongkar isu hoaks yang ada.

"Kami juga sekarang melakukan integrasi dengan Google Fact Check, yang misalnya orang mencari suatu informasi dan hasilnya itu dari situs abal-abal, nanti ada flagnya bahwa itu informasi menyesatkan," ujarnya.

Terkait kerjasama dengan pemerintah, Septiaji mengaku pihaknya menjalin kerjasama dengan jaringan anak muda yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat edukasi dan literasi.

"Dan (kami) mendorong bagaimana anak muda itu bisa membuat produk konten yang positif gitu ya," ungkap dia.

Baca juga : Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Gegabah Sebar Hoaks

Selain itu, MAFINDO juga bekerja sama dengan pihak lainnya melalui pembangunan hoaks crisis center yang tersebar di tiga wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.

"Sifatnya semacam media center untuk mengklarifikasi jsu terkait dengan masalah pilkada dan isu lain. Saat ini fokusnya untuk mengatasi hoaks yang muncul di musim pilkada yang saat ini sudah meningkat," paparnya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hoaks crisis center ini,.yaitu Diskominfo provinsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, jaringan jurnalis, warganet, serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

"Kami menyediakan infrastrukturnya IT, untuk mengajarkan bagaimana cara untuk melaporkan hoaks atau memberikan klarifikasi," katanya.

Dengan demikian, berbagai klarifikasi isu hoaks bisa disebarkan secara luas dan masif, agar isu-isu hoaks bisa ditangani dengan cepat.

Terakhir, MAFINDO juga bekerjasama dengan Polri. Apabila sewaktu-waktu klarifikasi yang telah dilakukan oleh tim MAFINDO bisa dijadikan alat untuk memancing permusuhan dan menimbulkan rekayasa baru dengan pola transaksional, maka Polri bisa melakukan penindakan hukum lebih lanjut.

Kompas TV Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menyerahkan sepenuhnya proses hukum para tersangka MCA ke pihak kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com