Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Yakin Aktivitas Muslim Cyber Army Berkaitan Pilkada Serentak

Kompas.com - 01/03/2018, 15:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, ada dugaan Muslim Cyber Army muncul karena melihat momentum Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Kelompok tersebut menyebarkan isu-isu provokatif di media sosial, seperti kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penganiayaan ulama dan pencemaran nama baik terhadap tokoh negara.

"Pasti. Pasti ada (kaitannya). Kan Pak Kapolri selalu mengingatkan awal tahun 2018 ini sudah mulai partai memanaskan mesinnya," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

(Baca juga : MUI: Mencatut Nama Muslim, MCA Menodai Kesucian Ajaran Islam)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto.Fabian Januarius Kuwado Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto.
Setyo mengatakan, di tengah panasnya kontestasi politik, kelompok MCA menyebarkan isu-isu provokatif untuk memecah belah.

Menurut dia, semua yang berkepentingan dalam Pilkada pasti "memanaskan" mesinnya.

"Tapi jangan sampai overheat," kata Setyo.

(Baca juga : Mengintip Kerja The Family MCA, Produsen Hoaks dengan Ratusan Ribu Anggota)

Namun, polisi belum melihat adanya afiliasi dengan partai politik tertentu. Setyo mengatakan, penyidik tengah mencari bahan keterangan untuk membuktikan apakah ada pihak yang memesan konten yang diviralkan itu atau atas inisiatif mereka sendiri.

"Kalau dia hanya sendiri mengunggah bilang iseng, itu harus didalami lagi. Isengnya seperti apa," kata Setyo.

Jika diketahui ada konspirasi dengan pihak yang memiliki kuasa, Setyo memastikan, Polri akan menindak tegas.

Siapapun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak.

"Jangan lagi main-main dengan ujaran kebencian, fitnah, apalagi memprovokasi," kata Setyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com