Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembentukan Relawan Jokowi Dilaporkan ke Kantor Staf Presiden hingga Ketum Golkar

Kompas.com - 01/03/2018, 13:50 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai membentuk relawan pekerja untuk memenangkan Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Pembentukan relawan ini, kata Yorrys, sudah disepakati dalam rapat pimpinan nasional KSPSI yang dibuka 21 Februari 2018 lalu.

"Iya itu hasil keputusan Rapimnas konfederasi. Teman-teman sepakat untuk kita membentuk relawan pekerja untuk kita memenangkan Jokowi di 2019," kata Yorrys kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

Yorrys mengaku sudah melaporkan pembentukan relawan Jokowi ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pada Selasa (27/2/2018) kemarin, Yorrys mendatangi kantor Staf Kepresidenan yang berada di Kompleks Istana. Namun, karena Moeldoko sedang berada di luar kota, ia diterima oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo.

(Baca juga: Tidak Jadi Caleg Lagi, Ruhut Pilih jadi Relawan Jokowi)

 

Yorrys mengaku melapor ke KSP agar tim relawan yang dibentuknya tersebut bisa bersinergi dengan tim pemenangan Jokowi lainnya.

"Kita ini kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.

Selain ke KSP, Yorrys juga mengaku sudah melaporkan pembentukan relawan pekerja ini kepada Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Laporan disampaikan saat Airlangga membuka Rapimnas KSPSI.

"Saya lapor juga karena menteri perindustrian hadir membuka acara kita itu. Jadi kita lapor ke KSP, kepada Menperin, yang notabene adalah Ketum Golkar," kata Yorrys yang juga adalah politisi Golkar.

Yorrys menilai tidak ada yang salah dari langkahnya melapor pembentukan relawan kepada KSP maupun Menperin. Ia meminta hal tersebut tak perlu dipermasalahkan.

"Jangan kita terlalu jauh lah, tapi ini bagaimana kita bisa sukseskan pesta demokrasi 2019 yang akan datang," kata Yorrys.

Kompas TV Deklarasi relawan Projo dilakukan di Bandung, Jawa barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com