Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi BNPB, Kebakaran Hutan Akan Meningkat Selama Pilkada 2018

Kompas.com - 23/02/2018, 20:01 WIB
Moh. Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, memprediksi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun politik atau saat Pilkada 2018 akan meningkat.

"Tahun ini ancaman kebakaran hutan dan lahan akan meningkat karena 171 pilkada serentak akan digelar," kata Sutopo di kantor BNPB, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Pernyataan Sutopo tersebut bukan tanpa dasar. Sebab, pada Pilkada 2015 yang digelar di 269 daerah juga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang hebat.

"Saat itu kebakaran hutan meluas, apalagi saat itu terjadi El Nino," kata Sutopo.

(Baca juga: Presiden: Aturan Masih Sama, Ada Kebakaran Hutan Saya Copot!)

Alasannya, kata dia, pejabat yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menjadi penjabat sementara selama pilkada tak berani mengambil keputusan dengan cepat, misalnya langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Biasanya pelaksana tugas (plt) gubernur, bupati/wali kota tak berani cepat untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Ini pasti akan berpengaruh," ujar Sutopo.

Apalagi, kata dia, hutan dan lahan yang kebakaran tersebut merupakan daerah perbatasan yang biasanya lemah pengawasan.

"Biasanya daerah-daerah yang dibakar adalah daerah perbatasan, baik perbatasan provinsi/kabupaten/kota karena daerah perbatasan lemah pengawasannya," ucap Sutopo.

Untuk itu, tahun ini, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna menginstruksikan kepala daerah tak ragu-ragu menangani kasus kebakaran hutan yang terjadi.

"Belajar pengalaman kita koordinasi dengan Kemendagri, agar plt kepala daerah tidak ragu-ragu. Pengalaman penangan karhtula 2016 akan kita gelar di seluruh Indonesia," kata dia.

Kompas TV Dari Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pekanbaru, terpantau 8 titik panas di 5 kabupaten dan kota di Riau.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com