Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Bertemu Kubu Daryatmo, Wiranto Ingin Hanura Tuntaskan Konflik

Kompas.com - 19/01/2018, 15:23 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto enggan mengungkapkan kabar pertemuannya dengan pengurus Partai Hanura kubu Daryatmo di Hotel Sultan Jakarta pagi tadi.

Saat ditanya terkait pertemuan itu ketika hendak keluar kantornya, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu hanya membisu. Ia langsung menuju ke mobil dinasnya dan meninggalkan wartawan.

Meski begitu, sebelum masuk ke dalam mobil, ia sempat mengatakan bahwa sikapnya tetap konsisten meski kini ada dua pengurus Partai Hanura pasca Munaslub kemarin yaitu kubu Osman Sapa Orang (OSO) Dan kubu Daryatmo.

"Berulang-ulang saya katakan bahwa kami secepat mungkin harus menangani konflik ini," ujarnya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Baca juga : Sebelum Daftar ke Kemenkumham, Hanura kubu Daryatmo Minta Restu Wiranto

Menurut Wiranto, konflik perlu segera diselesaikan agar Hanura bisa segera mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2018 Dan Pemilu 2019.

Sebelumnya beredar kabar kalau Wiranto bertemu dengan Pengurus Hanura kubu Daryatmo di Hotel Sultan.

Pasca Munaslub kubu Daryatmo kemarin, beberapa kader Hanura menuju Kediaman Wiranto di Cilangkap, Jakarta Timur. Namun lantaran Wiranto tak ada di rumahnya, pertemuan itu tidak terjadi.

Baca juga : Sekjen Hanura Sudding Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pemalsuan

Kabar kemudian berhembus bahwa mereka mengarah ke Hotel Sultan. Beberapa pengurus Hanura kubu Daryatmo mengatakan bahwa pertemuan pindah ke Hotel Sultan pada Kamis malam.

Namun pertemuan itu juga tidak terjadi. Wiranto tidak datang ke hotel yang berada di Senapan, Jakarta tersebut.

Pagi tadi, beredar kabar kalau Wiranto bertemu dengan kubu Daryatmo. Namun saat dikonfirmasi ke Wiranto, ia hanya diam.

Kompas TV Kubu Oesman Sapta menyatakan, pemberhentian ketua umum harus mendapat keputusan resmi dewan pembina dan dewan kehormatan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com