Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Minta Calon Kepala Daerah yang Diusung Waspadai "Black Campaign"

Kompas.com - 06/01/2018, 19:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta para calon kepala daerah yang diusung partainya mewaspadai kampanye hitam (black campaign) dengan munculnya kasus yang menimpa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Anas diberitakan mengundurkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan diusung PDI-P bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Pilkada Jawa Timur.

"Mereka yang telah kami pilih sebagai paslon (pasangan calon) untuk tetap teguh pada jalan kepemimpinan untuk rakyat, dan waspadailah kampanye hitam yang dilakukan secara melalui rekayasa pelanggaran moral," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/1/2018).

Hasto menambahkan, beberapa isu moralitas yang kerap dijadikan bahan kampanye hitam ialah korupsi dan ujaran kebencian yang memecah belah parpol dengan calon yang diusung.

(Baca juga : Hasto Kristiyanto: Azwar Anas Korban Politik Liberal)

Ia pun meminta para calon kepala daerah yang diusung PDI-P untuk menentang segala bentuk kampanye hitam dengan cara yang beradab.

"PDI-P mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang bersama mewujudkan watak politik yang berkeadaban. Kami menolak berbagai bentuk kampanye hitam (black campaign) yang menghalalkan segala cara menghancurkan reputasi politik Abdullah Azwar Anas," lanjut dia.

Azwar Anas mengembalikan mandat penugasan dirinya untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jatim 2018 kepada PDI-P pada Sabtu (6/1/2018) pagi.

Partai berlambang banteng itu pun langsung menindaklanjuti pengembalian mandat Bupati Banyuwangi tersebut.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto langsung menghadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

Usai bertemu Megawati, Hasto mengatakan bahwa partainya secara resmi telah menerima pengembalian mandat itu.

"Kami menerima surat mandat itu," kata Hasto, Sabtu (6/1/2018).

Kompas TV Saifullah Yusuf masih menunggu klarifikasi langsung Abdullah Azwar Anas tentang permintaannya mundur dari kontestasi Pilkada Jatim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com