SBY: Perwira Aktif yang Terjun ke Politik Ada Aturannya, Jangan Dilanggar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta perwira aktif aparat, baik dari unsur TNI maupun Polri, yang terjun ke politik untuk maju dalam pemilu mengikuti aturan sesuai ketentuan.

Pensiunan Jenderal TNI itu berharap perwira aktif aparat yang terjun ke politik tidak melakukan pelanggaran. Hal itu disampaikan SBY saat menyampaikan pernyataan politik di kantor Sekretariar DPC Partai Demokrat, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).

"Personel TNI dan Polri yang ingin maju ada ketentuan dan aturan mainnya, patuhi dan jangan dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas karena melanggar etika dan kepantasan politik," kata SBY.

SBY dalam pernyataan politiknya ini memang menyinggung soal netralitas aparat dan elemen negara dalam suatu pemilihan umum.

Baca juga: Disindir Suka Melodrama, Demokrat Balas Pernyataan PDI-P

Dia meminta agar ada upaya mencegah kolusi antara aparat atau elemen negara dan partai politik tertentu. Jika hal itu terjadi, lanjut dia, ada ancaman sanksi yang berat.

"Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik," ujar SBY.

SBY meminta elemen negara berhati-hati dalam berbuat karena rakyat Indonesia tahu. Rakyat, kata dia, tidak bodoh atau dapat dibodohi.

Demokrat sebelumnya mengungkapkan perlakuan tak adil dan sewenang-wenang aparat penegak hukum kepada partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017.

Salah satunya soal dugaan kriminalisasi terhadap Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan calon wakilnya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Baca juga: Edy Rahmayadi Pensiun Dini, Agus Kriswanto Jabat Pangkostrad

Keduanya merupakan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung sejumlah partai, termasuk Demokrat.

Keduanya sedang diperiksa kepolisian terkait dua kasus berbeda. Hal ini menyeret nama Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin yang kebetulan juga maju mendaftar dalam Pilkada Kaltim lewat PDI Perjuangan.

Safaruddin telah membantah pemeriksaan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang berkaitan dengan dirinya. Menurut dia, kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus lama di Samarinda yang ditangani Polri.