Alasan Demokrat Sandingkan Deddy Mizwar dengan Dedi Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duo DM (Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar) berpasangan di Pilkada Jawa Barat bisa saja terealisasi secara resmi dalam waktu dekat.

Pimpinan Partai Demokrat pun melihat sosok Dedi Mulyadi sebagai figur yang tepat untuk disandingkan dengan Deddy Mizwar di Pilkada Jawa Barat 2018.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menuturkan, salah satunya adalah untuk alasan kesinambungan pembangunan di Jabar.

"Perpaduan Duo Dedi ini tentunya akan menarik, baik untuk masyarakat maupun untuk kesinambungan pembangunan di Jawa Barat," ujar Roy melalui pesan singkat, Sabtu (30/12/2017).

(Baca juga : Pengamat: Dedi Mulyadi Potensial Jadi Cagub Duet dengan Deddy Mizwar)

Roy menganggap kerja sama Demokrat dan Golkar sudah bukan hal baru.

Sebab, hal itu telah dijalin di beberapa daerah lainnya dan dibangun sejak pilkada yang telah lalu. Termasuk kemungkinan berkoalisi di Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jawa Timur.

Adapun saat ini, Golkar sudah resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jatim.

"Sinergi antara Partai Demokrat dengan Golkar sebenarnya sudah cukup lama dan terjadi di beberapa Pilkada sebelumnya," kata Anggota Komisi I DPR itu.

(Baca juga : Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar Disebut Pasangan Ideal)

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Koalisi Sajajar yang dihuni Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat mengusung Duo DM (Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar) sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jabar 2018.

“Progressnya kita sudah menandatangani kesepakatan bersama antara DPD I Golkar Jawa Barat dan DPD Demokrat Jawa Barat, tentu sama-sama mengusung satu pasangan calon yaitu dua DM,” ujar Dedi saat ditemui di Hotel Aston, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jumat (29/12/2017).

Namun, sambung Dedi, posisi calon gubernur dan walon wakil gubernur dari dua DM masih dalam tahap negosiasi.

Dedi menambahkan, kedua parpol sebenarnya sudah menemui kesepahaman sementara terkait posisi bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Namun hal tersebut belum bisa dipublikasikan sebelum ada persetujuan dari tingkat pusat.