Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Benny K. Harman

Anggota DPR RI, daerah pemilihan NTT.

Mendikbud dan Cara Melihat Pendidikan di NTT

Kompas.com - 13/12/2017, 08:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

LAPORAN Program for International Students Assesement (PISA) menempatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada ranking yang rendah.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berkomentar, jangan-jangan sampel dari survei ini adalah siswa-siswi asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan Mendikbud itu menyinggung perasan sejumlah orang yang berasal dari NTT. Seolah-olah kualitas pendidikan di provinsi ini rendah hingga dianggap sebagai “biang kerok” rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Pernyataan ini juga mengesankan Mendikbud melepaskan tanggungjawabnya sebagai pejabat tinggi pemerintah yang berwenang, bertugas, dan berfungsi mengurusi bidang pendidikan dan kebudayaan secara nasional.

Di balik itu, kita juga harus menyadari kondisi pendidikan formal di NTT yang buruk. Banyak anak usia sekolah yang terpaksa putus melanjutkan pendidikannya karena kesulitan biaya. Tercatat, ada 11 persen sekolah tidak layak atau rusak, serta kekurangan tenaga guru.

Kondisi inilah yang harus dipulihkan oleh segenap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bahu-membahu agar setiap anak mendapatkan hak atas pendidikan dan keluarga-keluarga di NTT bisa keluar dari impitan kesulitan mereka.

Peringkat rendah

Tidak sepantasnya Mendikbud mengesankan pendidikan di NTT sebagai “kambing hitam” dari rendahnya peringkat mutu pendidikan di Indonesia yang ironisnya justru menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Mendikbud seharusnya mengevaluasi, mengapa mutu pendididikan di Indonesia rendah? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bagaimana menemukan solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan?

Berdasarkan laporan PISA tahun 2015, ada 540.000 siswa sekolah berusia 15 tahun yang mengikuti survei di 72 negeri.

Tidak ada negeri-negeri seperti Kuba, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste dalam survei tersebut. Negeri-negeri yang tergabung dalam ASEAN, hanya Indonesia, Singapura, dan Vietnam.

Banyak kategori yang menjadi obyek survei, tetapi ada tiga kategori yang dijadikan patokan penting, yaitu matematika (maths), ilmu pengetahuan (science), dan bacaan (reading). Dari ketiga kategori ini Singapura menyapu bersih semua peringkat dari 72 negeri yang disurvei.

Untuk matematika, Vietnam ada di peringkat ke-22, dan Indonesia peringkat ke-65. Dalam ilmu pengetahuan, Vietnam berada di ranking ke-8, Indonesia di posisi ke-64.

Sementara untuk kategori membaca, Vietnam menduduki peringkat ke-32 dan Indonesia ke-66. Indonesia masih lebih baik dibandingkan Brazil untuk matematika (ke-67) dan ilmu pengetahuan (ke-65), tetapi disalip dalam kategori bacaan (ke-61).

Cara melihat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com