Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Kompak Anggota Dewan Kecam Donald Trump soal Yerusalem

Kompas.com - 11/12/2017, 19:34 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi partai di DPR kompak mengecam penyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Pernyataan sikap itu disampikan dalam sidang paripurna DPR penutupan masa sidang 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12/2017).

"Pemerintah perlu mempelopori sikap yang lebih tegas dan kongkrit," ujar Sekretaris Fraksi PKS Sukamta.

PKS bahkan menusulkan agar Indonesia mengirimkan nota protes ke AS atas tindakan Donald Trump tersebut hingga kembali meninjau ulang hubungan diplomatik bila AS tidak mengubah sikapnya.

(Baca juga : Dua Isu yang Harus Diselesaikan setelah AS Pindahkan Kedubes ke Yerusalem)

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, penyataan Trump sama saja menyerahkan Yerusalem menjadi milik Israel sepenuhnya.

Ia meminta pemerintah untuk mengambil langkah nyata. Misalnya, membuat Kedutaan Besar Indonesia untuk Palestina di Yerusalem, tidak hanya kantor konsulat di Ramallah Palestina.

Senada dengan kedua fraksi lainnya, Fraksi PKB yang diwakili oleh Maman Imamulhaq juga menentang pernyataan Donald Trump.

(Baca juga : Terkait Yerusalem, Jokowi Dinilai Perlu Koalisi dengan Empat Negara)

 

"Kami mengecam Trump dan pemimpin dunia yang tidak sensitif terhadap upaya perdamaian yang selama ini kita perjuangkan," kata Maman.

Selain ketiganya, Golkar yang diwakili oleh Ace Hasan Syadzily, PPP yang diwakili Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, dan PAN yang diwakili oleh Anggota Fraksinya yakni Ali Taher ikut mengecam Trump.

Mereka menilai Presiden AS itu congkak, ahistoris, hingga melanggar ketentuan internasional tentang perdamaian di Yerusalem.

Ketiga fraksi itu juga memuji sikap pemerintah yang menginisiasi pembahasan Palestina dipertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Desember 2017 ini.

Tidak ketinggalan, fraksi-fraksi di DPF juga mendorong agar DPR menggagas isu Yerusalem di pertemuan parlemen seluruh dunia.

Kompas TV Apa saja upaya dilomasi Indonesia atas isu Jerusalem?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com