Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Indonesia Perlu Berbenah dan Songsong Evolusi Industri

Kompas.com - 04/12/2017, 20:08 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, dunia global saat ini telah mengalami evolusi industri, yakni ekonomi digital.

Dampak evolusi industri tersebut juga dirasakan di Indonesia.

"Ekonomi digital, ekonomi yang berbasis Information technology (IT). Technology sharing economy," ujar Kalla di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (4/12/2017).

"Kalau dulu kemajuan konglomerasi sekarang kemajuan partnership, sharing economy. Ekonomi bersama sebetulnya mendekati koperasi," tambah dia.

Menurut Kalla, contoh ekonomi digital dan sharing economy di Indonesia paling mudah adalah startup Gojek dan juga e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

"Dia (Gojek) tidak punya apa-apa, hanya punya motor perorang. Jadi dia hanya mengatur sharing-nya. Kau ambil orang, ambil barang atau makanan kirim ke sini kau dapat sekian, sharing economy," ujar Kalla.

"E-commerce itu penjual tanpa toko, dia tidak punya toko, dia hanya punya gudang. Tapi barang-barangnya dari masing-masing toko, masing-masing industri, dia menjualnya lewat sistem yang kita kenal, apapun disediakan dengan cepat walaupun bukan dia yang punya," ucap dia.

(Baca juga : Jokowi: Ekonomi Digital Bikin Peluang Bisnis Daerah Membesar)

 

Karenanya, kata Kalla, Indonesia perlu berbenah dan menyongsong evolusi industri tersebut. Sebab, jika tidak, selamanya Indonesia hanya akan menjadi konsumen dari negara lain.

"Bila kita tidak ikut evolusi itu maka kita akan kembali menjadi negara yang tertinggal. Kita akan kembali menjadi konsumen daripada Alibaba, Amazon, padahal kita sudah punya Blibli dan Bukalapak," ungkap dia.

"Semua inisiatornya anak muda, seumur saya sudah tidak bisa lagi memahami itu. Hampir semua penemu-penemu itu anak muda di bawah 30 tahun. Bill Gates (Microsoft) atau Mark Zuckerberg (Facebook)," lanjut Kalla.

Kalla menambahkan, ada dua paham pendidikan yang bisa diikuti oleh Indonesia yakni liberal arts dan skills. Di mana dua paham pendidikan tersebut telah diterapkan di berbagai negara maju di dunia.

"Liberal arts mendahulukan tentang inovasi, kebebasan dan berpendapat, itu filosofi Amerika. Sedangkan skills, bagaimana mendidik orang punya skills, bisa berbuat sesuatu, itu filosofi di Jerman, Prancis, Jepang, China," terang Kalla.

"Di dunia ini ide kebanyakan timbul di negara liberal arts di Amerika. Karena itu apabila membeli barang sesuatu designed in California, Made in China atau designed US Made in Japan atau Korea Selatan. Artinya timbullah suatu kolaborasi antara orang yang punya ide dan keterampilan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com