Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Urutan Kedua Cawapres, Demokrat Anggap Anak SBY Layak Jadi Pemimpin

Kompas.com - 28/11/2017, 20:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Demokrat Putu Supadma Rudana menilai figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

Hal itu disampaikan Putu menanggapi rilis survei Poltracking Indonesia yang menempatkan AHY berada di posisi kedua untuk cawapres pendamping Presiden Jokowi dengan elektabilitas 16 persen.

Terlebih, kata Putu, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah berkeliling Indonesia untuk menyampaikan gagasanya mengenai Indonesia. Ia menuturkan AHY merupakan tokoh independen meskipun dekat dengan Partai Demokrat.

"Kita melihat bahwa figur AHY ini sangat tepat juga untuk memimpin Indonesia ke depan terlepas dari tahun berapa ya," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa (28/11/2017).

Baca juga : Survei Poltracking: Gatot dan AHY, Dua Teratas untuk Pendamping Jokowi

Selain itu, Putu menuturkan hasil survei AHY di atas Partai Demokrat yang dalam rilis survei yang sama, hanya sebesar 4,2 persen.

Ia berharap Demokrat ke depan segera mendeklarasikan AHY sebagai figur yang pantas didorong untuk pemimpin masa depan.

"Harapan saya, saya ingin ke depan harusnya Demokrat berani menyatakan bahwa inilah figur kita kedepan," katanya.

Sebelumnya, hasil survei nasional Poltracking Indonesia menyebutkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai oleh publik sebagai figur yang paling tepat mendampingi Joko Widodo di Pemilu 2019.

Baca juga : Di Posisi Kedua Sebagai Cawapres dalam Survei, AHY Tak Peduli

Pada simulasi tujuh kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi, Gatot menempati posisi teratas dengan 16,4 persen, sedangkan Agus menempel ketat di posisi kedua dengan 16 persen.

Adapun kandidat-kandidat cawapres Jokowi turut disimulasikan oleh Poltracking mengingat mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi petahana pada Pemilu 2019.

"Dua kandidat tertinggi ini memiliki gap elektabilitas 0,4 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Kompas TV Joko Widodo memiliki elektabilitas sebesar 53,2% sementara Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 33,0%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com