Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/11/2017, 16:24 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar memutuskan untuk mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umumnya paling tidak hingga palu sidang pra-peradilan diketok. Namun kader Golkar juga terpecah menanggapi hal itu. 

Wakil Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan, Golkar hanya akan meminta Setya Novanto untuk mundur bila hakim menolak praperadilan tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu.

"Kalau praperadilan ditolak, ya beliau kami minta secara legowo mundur," ujarnya di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/11/2017).

Menurut Sarmuji, ketentuan itu sudah disepakati bersama di dalam kesimpulan rapat pleno beberapa waktu lalu. Di sisi lain, bila hakim mengabulkan praperadilan, maka kesempatan Novanto duduk di posisi Ketua Umum Golkar terus berlanjut 

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap menginginkan agar terjadi pergantian kepemimpinan di Golkar terlepas diterima atau tidaknya praperadilan Novanto.

"Begini, kalau misalnya lolos dari tanggal 30 November (Praperadilan), kemudian bisa menggunakan forum munas untuk memberikan penjelasan, enggak ada problem," kata dia.

"Tetapi, ini kan partai milik publik, milik kader. Bukan milik orang per orang makanya kami inginkan ada perubahan. Karena keadaan hari ini membebani Partai Golkar," sambung Bupati Purwakarta itu.

(Pengacara: Setya Novanto Stres Berat, Pandangan Matanya Kosong)

Sebelumnya, Koordinator bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid juga mengatakan, pergantian ketua umum di tubuh Partai Golkar sudah mendesak.

Menurut dia, Golkar tidak perlu menunggu sampai adanya putusan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nusron mengatakan, sekalipun Setya Novanto kembali memenangi praperadilan, citranya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP sudah terlanjur melekat di masyarakat.

Saat ini dikabarkan ada 20 DPD Golkar yang sudah sepakat menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto. Rencananya, 20 DPD akan menyampaikan usulan Munaslub kepada DPP.

Namun hingga kini DPP belum menerima usulan itu. Bila nantinya usulan Munaslub mencapai 2/3 DPR, maka DPP akan menindaklanjuti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com