Kader Golkar Pecah Suara soal Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar memutuskan untuk mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umumnya paling tidak hingga palu sidang pra-peradilan diketok. Namun kader Golkar juga terpecah menanggapi hal itu. 

Wakil Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan, Golkar hanya akan meminta Setya Novanto untuk mundur bila hakim menolak praperadilan tersangka kasus korupsi KTP elektronik itu.

"Kalau praperadilan ditolak, ya beliau kami minta secara legowo mundur," ujarnya di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/11/2017).

Menurut Sarmuji, ketentuan itu sudah disepakati bersama di dalam kesimpulan rapat pleno beberapa waktu lalu. Di sisi lain, bila hakim mengabulkan praperadilan, maka kesempatan Novanto duduk di posisi Ketua Umum Golkar terus berlanjut 

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap menginginkan agar terjadi pergantian kepemimpinan di Golkar terlepas diterima atau tidaknya praperadilan Novanto.

"Begini, kalau misalnya lolos dari tanggal 30 November (Praperadilan), kemudian bisa menggunakan forum munas untuk memberikan penjelasan, enggak ada problem," kata dia.

"Tetapi, ini kan partai milik publik, milik kader. Bukan milik orang per orang makanya kami inginkan ada perubahan. Karena keadaan hari ini membebani Partai Golkar," sambung Bupati Purwakarta itu.

(Pengacara: Setya Novanto Stres Berat, Pandangan Matanya Kosong)

Sebelumnya, Koordinator bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid juga mengatakan, pergantian ketua umum di tubuh Partai Golkar sudah mendesak.

Menurut dia, Golkar tidak perlu menunggu sampai adanya putusan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nusron mengatakan, sekalipun Setya Novanto kembali memenangi praperadilan, citranya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP sudah terlanjur melekat di masyarakat.

Saat ini dikabarkan ada 20 DPD Golkar yang sudah sepakat menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto. Rencananya, 20 DPD akan menyampaikan usulan Munaslub kepada DPP.

Namun hingga kini DPP belum menerima usulan itu. Bila nantinya usulan Munaslub mencapai 2/3 DPR, maka DPP akan menindaklanjuti.