Pemerintah Akan Luruskan Informasi Simpang Siur soal Pembebasan Sandera

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, banyak informasi simpang siur yang beredar di media sosial mengenai upaya pembebasan sandera di Mimika, Papua.

Menurut dia, pemerintah perlu meluruskan informasi dan spekulasi masyarakat yang tidak benar dan negatif soal itu.

Pelurusan opini tersebut akan dilakukan dalam suatu operasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Oleh karena itu, Menkominfo kami berikan suatu tugas untuk mempelopori bagaimana kita meluruskan opini negatif, baik dari dalam negeri maupun yang di luar negeri," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca: Detik-detik Menegangkan Operasi Senyap Kopassus dan Kostrad Bebaskan Sandera di Papua

Wiranto mengatakan, sejumlah opini yang berkembang justru menyudutkan aparat keamanan dalam pembebasan sandera.

Humas Polda Papua Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT.

Informasi tersebut, kata dia, akan menimbulkan kebencian masyarakat terhadap aparat.

"Ini tentu akan kami lawan lewat operasi opini dengan memberikan penjelasan yang benar ke masyarakat dan dunia internasional," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, jangan lagi ada masyarakat yang menganggap tindakan petugas satgas gabungan merupakan bentuk kesewenang-wenangan, kebrutalan, dan ketidakadilan.

Baca juga : Selain Merampas Harta, Kelompok Kriminal di Papua Juga Perkosa Korban

Hal tersebut dilakukan semata-mata demi menyelamatkan sandera yang jumlahnya lebih banyak daripada anggota kelompok tersebut.

Pemerintah, kata Wiranto, sangat serius membangun Papua dan Papua Barat.

Humas Polda Papua Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT.

Pembangunan wilayah perbatasan dianggap berhasil karena adanya pemerataan ekonomi.

"Itu kadang tertutup opini lain yang negatif tentang pemerintah bagaimana memperlakukan Papua. Ini yg saya katakan perlu ada keseimbangan opini yang objektif, opini yamg realitasnya betul-betul ada di sana," kata Wiranto.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, banyak keberhasilan di Papua yang tertutup dengan pemberitaaan negatif di media sosial.

Hal ini membuat upaya pemerintah untuk membangun dari pinggir ituseolah tidak nyata.

Saat ini, pihaknya berupaya mengkomunikasikan pembangunan Papua dengan sosialisasi yang lebih luas untuk melawan pemberitaan negatif itu.

"Operasi itu berbagai cara. Medianya, mau cetak, media elektronik, media online dan sosial. Kita menyeimbangkan," kata Rudiantara.