Konsensus Bersama Akan Tentukan Nasib Novanto sebagai Ketum Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Status kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan dievaluasi setelah ia berstatus tersangka, dirawat di rumah sakit, dan dijaga oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, pernyataan yang sempat diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham soal posisi ketua umum yang akan tetap dipertahankan adalah pernyataan pribadi Idrus.

"Yang disampaikan Pak Idrus baru pernyataan pribadi, bukan menjadi keputusan partai," ujar Andi di sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

(Baca juga: Suasana Terkini RSCM Kencana Tempat Novanto Dirawat)

Ia menambahkan, pro dan kontra soal perlunya pelaksana tugas ketua umum akan berujung pada konsensus bersama.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga alam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).

"Tapi saya punya keyakinan, dari skala masalah di Partai Golkar, yakin ini akan bermuara pada sebuah konsensus bersama," tuturnya.

Andi meyakini bahwa sistem partai sudah kuat sehingga jika ketua umum berhalangan, tugas partai bisa diambil alih oleh ketua harian dan sekjen.

(Baca juga: Novanto Dijaga KPK, Pengurus Golkar Bakal Sulit Berkonsultasi)

Namun, Andi menilai Golkar tak boleh terus-menerus menjustifikasi hal itu. Golkar juga harus memikirkan konstituen partai.

"Kami perlu cepat me-recover diri. Golkar tidak boleh terus-menerus menjustifikasi kami tidak berpengaruh besar terhadap figur pemimpin," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan bahwa partainya tetap akan mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Idrus, keputusan ini didukung mayoritas Ketua Dewan Pimpinan Golkar Daerah tingkat I yang berkumpul pada Kamis (16/11/2017) malam.

"Semua DPD satu suara, sama," kata Idrus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/11/2017).

Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar, Robert J Kardinal, sebelumnya juga menegaskan bahwa Golkar sudah memiliki sistem sehingga tak bergantung pada figur dalam menjalankan roda organisasi, termasuk figur ketua umum.