Kata KPK soal Putusan MK yang Menolak soal Remisi Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi atas aturan pemberian remisi, semakin memperjelas soal aturan pengetatan mengenai pemberian remisi bagi koruptor.

"Ketika MK menolak atau memutuskan terkait dengan undang-undangnya saya kira harapan kita semoga ini semakin memperjelas aturan tentang pengetatan remisi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Ia mengungkapkan, terkait remisi itu sebenarnya sudah pernah diajukan uji materinya (judicial review). Namun, saat itu pengajuan uji materinya dilakukan di Mahkamah Agung.

"Itu diajukan ke Mahkamah Agung yaitu PP yang mengatur tentang kurang lebih soal pembatasan remisi dan menurut kami PP 99 tersebut positif ya, karena di sana ada pembatasan yang ketat remisi untuk pelaku tindak pidana khusus termasuk korupsi di sana," ujar Febri.

(Baca juga : MK Tolak Gugatan Suryadharma, OC Kaligis, Irman soal Remisi Koruptor)

KPK menilai seharusnya ketika hukuman dijatuhkan oleh majelis hakim, maka sebaiknya terpidana kasus korupsi menjalaninya semaksimal mungkin.

"Kecuali memang yang bersangkutan menjadi Justice Collaborator atau ada syarat-syarat lain yang dipenuhi secara lebih ketat dalam PP pengetatan remisi itu," ujar Febri.

Seperti diketahui, hakim MK menolak permohonan gugatan uji materi pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait aturan pemberian remisi.

Gugatan itu diajukan oleh lima terpidana kasus korupsi yakni, Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu dan Waryana Karno.

"Menurut mahkamah dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan pada sidang yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

Menurut majelis hakim, hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas berdasarkan pasal 14 ayat 2 UU Pemasyarakatan.

Berdasarkan UU itu pula, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pemberian remisi.

Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan merupakan upaya pemerintah untuk memperketat pemberian remisi.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur diskriminasi dalam 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.