Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: "Top of Mind" Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Unggul

Kompas.com - 02/11/2017, 15:17 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) memaparkan hasil survei lembaganya terkait pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018 mendatang.

Survei dilakukan pada 27 September sampai 3 Oktober 2017 lalu kepada 820 responden di Jabar dengan metode multi-stage random sampling dan margin of errorr 3,5 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan mengatakan bahwa secara top of mind atau spontan nama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjadi yang teratas disebut dengan 16,8 persen dibandingkan nama lain.

Di bawah Ridwan Kamil, nama Wakil Gubernur Jabar saat ini Deddy Mizwar di posisi kedua dengan 3,8 persen dan nama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengikuti di posisi ketiga dengan 2,2 persen.

"Di Jabar masih cair dan kompetitif untuk beberapa nama," kata Djayadi Hanan di kantor SMRC, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

(Baca: Disebut Jauhi Partai ketika Sudah Menang Pilkada, Ini Tanggapan Ridwan Kamil)

Apalagi, kata Djayadi, masih ada 70,5 persen masyarakat yang belum bisa menyebutkan nama calonnya di Pilkada Jabar secara spontan.

"Masih ada 70,5 persen masyarakat yang belum menyebutkan nama secara spontan. Jadi pertarungannya masih sangat terbuka," kata Djayadi.

Berikut top of mind pilihan calon gubernur Jabar dengan pertanyaan sedandainya Pilkada Jabar dilakukan hari ini siapa yang akan dipilih sebagai gubernur?

1. Ridwan Kamil 16,8 persen

2. Deddy Mizwar 3,8 persen

3. Demi Mulyadi 2,2 persen

4. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 0,9 persen

5. Dede Yusuf Macan Effendi 0,9 persen

6. Ahmad Heryawan 0,9 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com