Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum 100 Hari Kerja Langsung Tutup Alexis, Anies Disanjung PKS

Kompas.com - 30/10/2017, 23:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menilai penolakan perpanjangan izin Hotel dan Griya Pijat Alexis merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang harus ditepati.

Karena itu, ia menyambut baik saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak memperpanjang izin usaha Alexis.

"Sejauh itu dilakukan penelitian secara hukum tentu tidak perlu ada yang ditunda-tunda. Jadi kami merasa lega, merasa lapang, bahwa aspirasi masyarakat sudah didengar dan ditindaklanjuti oleh beliau secara sigap. Ini termasuk dini, belum seratus hari pemerintahannya," kata Mustafa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Namun, ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI tidak menutup Alexis tanpa mengindahkan aturan. Ia mengatakan penutupan tersebut harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku sehingga tak menimbulkan gugatan di kemudian hari.

(Baca: Setelah Alexis Ditutup, Sekjen PDI-P Tagih Janji Anies soal DP Rumah 0 Persen)

Ia juga berharap hotel dan griya pijat lain yang menyalahi aturan juga bisa ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi DKI.

"Saya kira ini bukti bahwa beliau berdua responsif terhadap masyarakat dan concern terhadap penegakan hukum dan moralitas di tengah masyarakat," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, surat tidak diperpanjangnya izin usaha Alexis telah diterbitkan pada Jumat (27/10/2017).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar untuk tidak memperpanjang izin usaha Alexis. Salah satunya yakni banyaknya keluhan dari masyarakat.

(Baca: Ini Isi Surat Edaran Izin Hotel Alexis yang Tak Diperpanjang)

Sayangnya, bukti-bukti yang dikantongi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mengeluarkan kembali izin usaha tersebut tak dirinci.

Selain adanya dasar untuk tidak memperpanjang izin Alexis, langkah penutupan itu juga untuk memenuhi janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dengan tidak diperpanjangnya izin Alexis, pemilik usaha tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha di sana.

Kompas TV Berita Terpopuler 30 Oktober 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com