Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Instruksi Jokowi ke Anies: Saat Asian Games Jangan Kelihatan Masih Gali...

Kompas.com - 26/10/2017, 13:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Rabu (25/10/2017) kemarin, Presiden Joko Widodo berpesan, segera merampungkan area pedestrian di sekitar Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Presiden Jokowi ingin tamu mancanegara yang datang dalam acara Asian Games 2018 mendapatkan kesan baik selama berada di Jakarta.

"Tahun 2018, di atas jalan itu semuanya harus sudah bersih. Karena kita akan kedatangan tamu Asian Games. Ada 30 ribuan yang akan datang ke sini," ujar Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Pekerja menyiram rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Berdasarkan data Kementerian PUPR renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 tersebut telah mencapai 82 persen. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.WAHYU PUTRO Pekerja menyiram rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Berdasarkan data Kementerian PUPR renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 tersebut telah mencapai 82 persen. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.
Presiden Jokowi tidak ingin ketika penyelenggaraan Asian Games 2018 dimulai, masih nampak sisa-sisa pengerjaan trotoar.  

"Jangan kelihatan pas Asian Games kita masih gali gali apa itu, ndak lah. Membangun-bangun apa itu di pinggir jalan, ndak. Semuanya harus bersih. Itu yang saya perintahkan," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Anies-Sandi Tuntaskan Proyek Infrastruktur Sebelum Asian Games)

Instruksinya kepada Anies-Sandi tersebut, lanjut Jokowi, merupakan bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas tertulis bahwa dirinya sebagai Presiden bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintah dari pusat hingga di daerah.

"Di Undang-Undang Pemda jelas bahwa tanggung jawab pengawasan serta pembinaan, tanggung jawab akhir, itu ada di Presiden. Jelas," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Berikan "Tips" Berkomunikasi dengan Warga Jakarta kepada Anies)

Diberitakan, saat bertemu kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Selasa (24/10/2017) siang, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah yang berlangsung di daerah.

Saat menyampaikan itu, Presiden menunjuk bagan di layar besar. Bagan itu menunjukan bahwa posisi Presiden berada di atas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Tertulis bahwa Presiden berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintah, baik pusat atau daerah.

"Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana, dan Pemda ada di mana, jelas. Jadi kalau saudara saya cek, saya tegur, itu memang tugas saya," kata Jokowi.

Kompas TV 10 bulan jelang perhelatan Asian Games 2018, panitia pelaksana Asian Games, INASGOC mengandeng 6 BUMN menjadi sponsor utama Asian Games 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com