Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Semua Monitor Saja Apa yang Dilakukan Kemenlu

Kompas.com - 24/10/2017, 12:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Luar Negeri terkait insiden penolakan dirinya masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Ia meminta publik untuk menunggu langkah dari Kemenlu.

"Semua monitor saja apa yang dilakukan Kemenlu, apa solusinya. Jangan kita bergerak sendiri," kata Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/217).

Gatot mengatakan, sejak ia mendapat kabar ditolak masuk ke AS pada Sabtu pekan lalu, ia langsung melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

(Baca juga : Sudah Boleh Masuk AS, Gatot Hanya Berangkat jika Diperintah Presiden)

Jokowi lantas meminta Gatot untuk melaporkan kejadian itu kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Jadi kan sudah dikatakan Menlu Amerika Indonesia bersahabat semua akan diselesaikan," kata Gatot.

Gatot secara pribadi mengaku kecewa dengan penolakan oleh AS ini. Sebab, ia selama ini merasa memiliki hubungan yang dekat dengan Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Dunford.

(Baca juga : Indonesia Desak AS Ungkap Alasan Tolak Kehadiran Gatot Nurmantyo)

Dunford juga yang mengundangnya ke AS menghadiri Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization pada 23-24 Oktober.

Namun, saat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (21/10/2017), Gatot mendapat kabar tidak boleh memasuki wilayah AS.

"Kalau dikatakan saya kecewa, saya kecewa," kata Gatot.

(Baca juga : Menlu Berharap Jenderal Dunford dan Panglima TNI Segera Berkomunikasi)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah memanggil Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee pada Senin (23/10/2017).

Erin mengungkapkan bahwa larangan Gatot masuk ke AS sudah dicabut. Erin juga meminta maaf atas insiden ini.

Namun, Erin juga belum mengetahui permasalahan yang membuat Panglima TNI sempat dilarang masuk AS.

Kompas TV Pemerintah telah berkoordinasi untuk mengetahui alasan otoritas Amerika Serikat menolak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com