Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Ingin Presiden yang Mampu Jaga Keamanan Negara

Kompas.com - 21/10/2017, 08:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Penelitian dan Pengembangan Kompas, masyarakat menginginkan figur presiden yang mampu menjaga Indonesia dari berbagai ancaman. Keinginan itu disampaikan 9,1 persen responden dalam survei tersebut.

Di peringkat kedua, 9 persen responden menginginkan presiden selanjutnya mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kemudian, sebanyak 8,8 persen responden menginginkan presiden mendatang mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata, dan 8,7 responden ingin presiden yang mampu melindungi semua golongan agama serta etnis.

Dengan angka yang sama, responden ingin presiden mereka mampu menjaga aset negara.

(baca: Survei Kompas: Mayoritas Setuju Vonis Mati untuk Teroris)

Visi menjadikan agama sebagai pedoman negara juga dipilih oleh 7,3 persen responen. Terakhir, 5,5 persen responden ingin presidennya lebih melindungi kelompok mayoritas.

Adapun faktor yang dipertimbangkan dalam memilih presiden dan wakil presiden mendatang yaitu orang tersebut harus jujur, bersih, dan tidak korupsi. Mayoritas reaponden memilih opai tersebut denfan angka 9,1 persen.

Kemudian, dengan angka yang sama, responden memilih preaiden dan wakil presiden yang berani dan tegas. Sebanyak 8,7 persen responden memilih pemimpin mereka yang merakyat. Faktor lainnya, yaitu karena kualitas kerjanya, diidamkan 8,4 persen responden.

Sebanyak 8,1 persen responden menilai presiden dan wakilnya teraebut harus berpengalaman di pemerintahan. Sementara itu, 7,2 responden mempertimbangkan latar belakang agamanya untuk memilih pemimpin mereka.

Selebihnya yakni pertimbangan karena jenis kelamin laki-laki (7,1 persen), penampilannya bagus (6,5 persen), latar belakang partai (6,2 persen), kekayaannya (5,9 persen), dan latar belakang sukunya (5,8 persen).

Kompas TV Jokowi Ajak TNI-Polri Amankan Pilkada & Pilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com