Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas": Polri Semakin Diapresiasi Publik

Kompas.com - 03/07/2017, 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah berbagai ancaman teror dan persepsi negatif, kinerja dan citra Polri makin diapresiasi publik.

Opini publik terhadap kerja polisi saat ini menandakan optimisme meski berbagai kekurangan masih menjadi catatan.

Hal itu terlihat dari hasil survei Kompas yang dipublikasikan pada Senin (3/7/2017).

Sebanyak 46 persen responden menilai kinerja Polri secara umum lebih baik dari tahun lalu. Selain itu, 32,7 persen menilai kinerja Polri sama baik.

Namun, sebanyak 10,5 persen responden masih menilai Polri tetap buruk dan 10,3 persen semakin buruk.

Dalam surveinya, Kompas meminta penilaian atas kinerja Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Terkait penanganan kejahatan di sekitar tempat tinggal, sebanyak 56,5 persen responden menilai, Polri kini lebih baik dan 26,8 persen tetap sama baiknya.

Lalu, dalam pengurusan SIM dan STNK, sebanyak 62,2 persen responden menganggap kinerja Polri semakin baik dan 23 persen menilai sama baiknya.

Adapun dalam pengaturan lalu lintas, 53 persen responden menilai semakin baik dan 29,7 persen sama baiknya.

Prestasi apa yang paling menonjol selama 2017? Mayoritas responden sebesar 43,7 persen menilai prestasi Polri paling menonjol dalam hal penangkapan pengedar narkoba.

Lalu, 31,6 persen dalam penanganan terorisme; 10,8 penangkapan penebar teror; 7,4 penangkapan koruptor.

Hasil survei Kompas selengkapnya bisa Anda baca dalam berita "Apresiasi di Tengah Tantangan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com