Anies Dapat "Mantan" Djarot, Sandiaga Dapat "Eks" Foke...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua mobil dinas beserta sopirnya disiapkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sopir untuk Anies adalah sopir yang mengendarai mobil dinas Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Djarot Saiful Hidayat. Namanya Syaifullah.

"Iya, saya sebelumnya nyopirin Pak Djarot," ujar Syaifullah kepada Kompas.com di sela pelantikan Anies-Sandi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Meski demikian, Syaifullah yang merupakan pegawai Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu belum mengetahui apakah dirinya akan tetap menjadi sopir untuk mobil dinas Anies atau akan diganti sesuai dengan keinginan Anies.

"Saya belum tahu ke depannya ini bagaimana. Yang jelas hari ini saya ditugasi di sini," ujar Syaifullah.

Ia juga mengaku, belum bertemu dan berbincang secara langsung dengan Anies soal hal itu.

(Baca juga: Anies Baswedan Akan Menempati Rumah Dinas di Dekat Taman Surapati)

Sementara, sopir yang mengendarai kendaraan dinas Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bernama Hendrik. Ia sama seperti Syaifullah, pegawai Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hendrik adalah sopir mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo.

"Iya benar, saya sopirnya Pak Foke dulu," ujar Hendrik.

Berbeda dengan Syaifullah, Hendrik sudah bertemu dengan Sandiaga Uno dan membicarakan mengenai statusnya sebagai sopir mobil dinas Wagub. Ia pun berharap dapat tetap menjadi sopir Sandiaga.

"Ya harapannya sih begitu. Tapi kan enggak tahu juga bagaimana ke depannya," ujar dia.

Mobil dinas untuk Gubernur DKI Jakarta berpelat B 1 DKI. Mobil itu berjenis Toyota Land Cruiser. Sementara, mobil dinas untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta berpelat B 2 DKI, berjenis Lexus 570.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Senin sore. Pelantikan didasarkan pada surat Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2017.