JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota beserta ketua DPRD se-Indonesia, dalam waktu dekat.
Presiden akan membicarakan banyak hal. Salah satunya untuk memastikan bahwa proyek strategis nasional di penjuru Indonesia tidak terganggu dengan agenda politik dalam Pilkada 2018.
"Dari berbagai hasil rapat kabinet, hasil beliau berkeliling, ini juga sudah memasuki tahun politik. Tapi yang penting, silakan mau Pilkada serentak, mau Pilpres, tapi memastikan program strategis nasional Pak Jokowi harus jalan," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
"Yang target tahun depan selesai, harus diselesaikan. Jangan sampai terganggu karena kesibukannya kepala daerah yang mungkin dia kader partai. Dia harus ingat bahwa punya janji program kepada pemerintah, kepada masyarakat. Itu saja," lanjut dia.
(Baca: Istana Bantah Jokowi Paksakan Proyek Infrastruktur Rampung 2019)
Meski begitu, Tjahjo menampik bahwa melalui pertemuan itu, Presiden Jokowi ingin memaksakan agar proyek strategis nasional bisa rampung pada 2019 mendatang.
Tjahjo menegaskan, yang akan dikejar oleh Presiden Jokowi adalah proyek strategis nasional yang memang direncanakan atau ditargetkan rampung pada tahun terakhir Jokowi menjabat sebagai Presiden itu. Selebihnya, disesuaikan dengan rencana masing-masing proyek.
Selain itu, Presiden juga akan mengingatkan kepala daerah untuk tak menerbitkan peraturan yang menghambat dunia investasi.
"Jangan sampai investor luar dan dalam negeri itu terhambat hanya gara-gara birokrasi, aturan yang dibuat manusia. Jadi, tidak harus dikaji lagi, disinkronisasi lagi, enggak. Kalau (peraturan) sudah dianggap enggak bisa cepat, dipangkas saja," ujar Tjahjo.
Tentang kapan pertemuan akbar tersebut dilaksanakan, Mendagri belum bisa memastikannya. Ia menyerahkan agenda tersebut kepada Menteri Sekretariat Negeri dan Sekretaris Kabinet.