Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaksana E-KTP Dapat Info dari Keponakan Novanto, Ada 'Fee' 7 Persen untuk Senayan

Kompas.com - 29/09/2017, 15:21 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Johanes Richard Tanjaya alias Johanes Tan adalah salah satu anggota tim yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Johanes dan para pengusaha lainnya berkumpul dan menyiapkan teknis pengadaan e-KTP di sebuah ruko di Fatmawati, Jakarta Selatan.

Johanes mengaku pernah diberitahu oleh salah satu anggota tim Fatmawati, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, bahwa ada fee sebesar 7 persen yang akan diberikan kepada anggota DPR.

(baca: Di Persidangan, Jaksa KPK Konfirmasi E-mail Penjelasan Peran Novanto dan Skandal E-KTP)

Hal itu dikatakan Johanes saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (29/9/2017). Johanes bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Saya konfirmasi terakhir sama Jimmy, dia bilang itu untuk SN grup Senayan," ujar Johanes kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa KPK kemudian bertanya, siapa yang dimaksud dengan SN. Menurut Johanes, awalnya dia mengira bahwa SN yang dimaksud adalah Setya Novanto.

(baca: Pelaksana Proyek E-KTP Diduga Alihkan Uang 2 Juta Dollar AS ke Singapura)

Namun, menurut Johanes, Jimmy pada saat itu tidak menjelaskan kepanjangan dari SN. Jimmy hanya menyebut fee tersebut untuk group di Senayan.

Johanes mengatakan, awalnya Jimmy diberitahu soal fee 7 persen tersebut oleh Irvanto Hendra Pambudi. Irvanto merupakan keponakan Setya Novanto.

Irvan mewakili PT Murakabi Sejahtera juga tergabung dalam konsorsium pelaksana e-KTP. Irvanto juga disebut sebagai salah satu anggota tim Fatmawati.

"Jimmy dapat info dari Irvanto, yang dari PT Murakabi," kata Johanes.

Kompas TV Terjerat Kasus, Nasib Setnov di Ujung Tanduk? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com