Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK: Baru Dua Minggu Kita Dari Sana, Dia Kena OTT

Kompas.com - 27/09/2017, 06:55 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membantah anggapan bahwa pihaknya hanya mengedepankan penindakan dan mengabaikan pencegahan.

Menurut dia, upaya KPK melakukan pencegahan sudah maksimal. Bahkan, KPK melakukan safari ke daerah-daerah untuk sosialisasi dan juga ke partai politik.

"Anak SD menggambar dan menyanyi. Film juga kita bekerja sama. Dan semua kementerian sudah ketemu dengan kita. Apa itu bukan pencegahan?" ujar Saut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Banyak upaya pencegahan KPK yang tidak disorot oleh publik. Orang lebih tertarik dengan operasi tangkap tangan, sehingga KPK terlihat hanya melakukan penangkapan saja.

Meski banyak yang ditangkap, masih banyak juga yang melakukan korupsi. Menurut Saut, hal tersebut masalah integritas masing-masing orang.

(Baca: Bupati Kukar: Menjadi Tersangka Bukan Akhir dari Hidup)

"Semua daerah sudah kita masukin, tapi ketika kami pulang dia balik lagi (korupsi). Memang kita penjaga malam, ditungguin kantornya? Kan tidak," kata Saut.

Saut mengatakan, KPK baru saja memberikan sosialisasi dalam rangka mencegah korupsi di daerah yang pejabatnya tertangkap tangan. Perbuatan itu dilakukan hanya berselang dua minggu dari kedatangan KPK.

"Baru dua minggu pulang dari sana, dia sudah melakukan itu. Dua minggu sebelumnya saya ketemu sama orang yang di-OTT. Ada fotonya," kata Saut.

Namun, Saut enggan menyebut daerah mana yang dimaksud. Dalam sosialisasi di sana, KPK menjelaskan bagaimana prosedur e-Budgeting, bagaimana membangun integritas, dan sebagainya.

"Kita balik, tapi dia ngambil (uang). Jadi semua kita sudah lakukan. Jadi salah besar kalau kita tidak melakukan monitoring," kata Saut.

Kompas TV Perilaku koruptif terbentuk karena kultur (contoh: ketamakan) atau karena struktur (contoh: mahar politik).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com