JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menyatakan akan mengusung Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur mendatang.
Namun, lantaran saat ini Khofifah masih menjabat menteri, Partai Nasdem pun menunggu keputusan politik Presiden RI Joko Widodo.
"Saat ini kami harus menunggu Presiden untuk melepas atau mengganti Bu Khofifah, karena izin dari Presiden penting. Bu Khofiifah kan saat ini kasih sebagai anggota kabinet," kata Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate, di Jakarta, Selasa (26/9/2017).
Johnny menyampaikan, Khofifah merespons baik dan positif dukungan yang diberikan Nasdem.
(Baca juga: Pilkada Jatim, Khofifah Mengaku Didukung Lima Partai Politik)
Jika komunikasi politik berlangsung lancar, Johnny optimistis akan terbentuk koalisi bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan untuk mendukung Khofifah.
"Mudah-mudahan Partai Demokrat juga, yang sudah menunjukkan perhatian kepada Ibu Khofifah," kata anggota Komisi XI DPR RI itu.
Lebih lanjut Johnny menuturkan, secara formal mereka menunggu izin dari Jokowi sehingga Khofifah bisa maju pada Pilkada Jatim 2018.
Khofifah pun, menurut dia, seharusnya berkomunikasi dengan Presiden mengenai keseriusannya maju pada Pilkada Jatim.
"Kalau tidak diizinkan oleh Presiden ya tergantung Bu Khofifah," ujar Johnny.
Mengenai kemungkinan Khofifah mengundurkan diri, Johnny kembali menyampaikan keputusan tersebut tergantung Khofifah sendiri.
"Tetapi kalau Presiden tidak mengizinkannya, berarti Presiden membutuhkan Ibu Khofifah di kabinet, dan kabinet tentu menghormati. Sebagai partai pendukung pemerintah kami tentu menghormati itu," ucap Johnny.
Meski ada kemungkinan tidak diizinkan oleh Jokowi, Johnny menegaskan Nasdem tetap akan berusaha mengusulkan Khofifah untuk maju pada Pilkada Jatim.